Pemkot dan DPRD Kota Tasik Dinilai Tak Bernyali Sikapi Polemik Pembangunan Gedung Bank Mandiri 

INILAHTASIK.COM | Sikapi polemik pembangunan gedung kantor Bank Mandiri Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya yang diduga tak berizin, dan minim tindaklanjut dari pemkot dan DPRD. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Pejuang Demokrasi (LBH BAPEKSI) berkirim surat permohonan penunjukan dokumen perizinan ke pihak Bank Mandiri. 

Ketua LBH BAPEKSI, Mardi Guntara, mempertanyakan keberadaan dokumen tersebut setelah tidak adanya tindaklanjut dari OPD terkait terhadap hasil audiensi yang digelar bersama DPRD Kota Tasikmalaya belum lama ini.

“Saat audiensi pihak Bank Mandiri sudah jelas tidak bisa menunjukan dokumen perizinan dimaksud, namun sampai saat ini, belum ada tindaklanjut apapun dari Instansi terkait atas hasil audiensi tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pemkot dalam hal ini Dinas PUTR, DLH, DMPTSP dan OPD lainnya terkesan diam, buta, dan tak berdaya karena tidak bisa melakukan tindakan apapun. Hasil survey lapangan sudah jelas ditemukan beberapa bukti bahwa pihak Bank Mandiri diduga menyalahi aturan, serta tidak bisa menunjukan dokumen perizinan. 

Pihaknya juga mempertanyakan kehadiran dan keberpihakan anggota DPRD Kota Tasikmalaya atas polemik pembangunan gedung Bank Mandiri, dimana para anggota dewan nyaris diam tak berkutik. 

“Khusus Komisi III dan IV DPRD yang juga sudah survei ke lapangan dan mendapati ada ke lalaian pada proyek pembangunan kantor Bank Mandiri ini. Bahkan mereka yang terhormat ini, menjanjikan kepada kami bahwa akan mengadakan rapat teknis bersama OPD terkait untuk menentukan apakah proyek ini layak dihentikan atau tidak. Namun sampai detik ini tidak ada kabar lagi terkait hasil rapat tersebut,” jelas Mardi. 

“Kalau sudah dilakukan rapat, kita minta hasilnya. Kalau memang tidak ada, lalu kerja anggota dewan selama ini apa? Jangan sampai mereka hanya memakan gaji buta,” tambahnya.

Menyikapi persoalan ini, pihaknya juga sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Tasikmalaya, agar bisa turut serta membereskan persoalan ini. 

“Mudah mudahan beliau bisa transparan dan bijak menyelesaikan polemik ini, agar masalah serupa tidak terulang di kemudian hari, serta tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.