Temukan Dugaan Penyimpangan, AMATi Minta Penyaluran BPNT Diawasi Serius

Saat ini terindikasi ada beberapa e-Waroeng dan penyalur atau supplier yang diduga terlibat penyimpangan permainan harga dan mengintimidasi penyaluran terhadap bantuan sosial untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. 

Feb 16, 2022 - 06:01
Feb 16, 2022 - 06:01
Temukan Dugaan Penyimpangan, AMATi Minta Penyaluran BPNT Diawasi Serius

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Sejumlah mahasiswa mengadukan adanya indikasi penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT) yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mereka menuntut persoalan tersebut ditanggapi serius para wakil rakyat.

Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya (AMATI), Fathurochman mengatakan, proses penyaluran bantuan sosial, mestinya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 

Ia menyebut, saat ini terindikasi ada beberapa e-Waroeng dan penyalur atau supplier yang diduga terlibat penyimpangan permainan harga dan mengintimidasi penyaluran terhadap bantuan sosial untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. 

“Bukti-bukti penyimpangan sudah banyak kita dapatkan, beberapa kecamatan di Kota Tasikmalaya terindikasi terjadi permainan harga, itu baru sampel saja. Tadi juga diungkapkan, bahwa Komisi IV DPRD juga menemukan penyimpangan di Purbaratu,”  ungkapnya, Senin 14 Februari 2022, saat menggelar audensi di ruang rapat paripurna DPRD.

Ia berharap, adanya indikasi penyimpangan di program sosial tersebut dapat dibongkar dan proses penyaluran dapat dijalankan sesuai permensos yang telah ditetapkan. 

“Jangan sampai amanat Permensos Nomor 5 diabaikan, amanatnya kan untuk memajukan perekonomian daerah, kita tidak ingin itu tidak terlaksana malah diambil dan dinikmati oleh pengusaha,” ujarnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi menuturkan, BPNT hadir, selain menjawab keresahan atau kesulitan warga kurang mampu mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan pangan. Juga memiliki target untuk memulihkan perekonomian nasional, juga memulihkan ekonomi di daerah. 

Menyikapi temuan penyimpangan dalam proses penyaluran BPNT oleh para mahasiswa, pihaknya tidak bisa menjawab secara maksimal. 

“Adanya intimidasi dan juga ada warung yang tidak menjual sembako, serta temuan lainnya itu, tidak bisa terjawab oleh kami dengan maksimal, karena Pak kadis nya kebetulan sakit dan Pak Sekda sebagai Koordinator program dari BPNT juga tidak bisa hadir karena ada acara,” terangnya.

Ia menambahkan, menyikapi persoalan penyaluran bansos ini, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah ketika muncul masalah di lapangan. 

"Waktu itu kita sudah ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, bahwa yang paling penting itu, pertama program ini bagaimana bisa tersalurkan dengan baik, kedua, yang paling penting, masyarakat tidak dirugikan. Sebagai konsumen, masyarakat berhak mendapatkan barang sesuai haknya," tandasnya. 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow