Siaran Digital Jadi Polemik, DPRD Jabar Minta Pemprov Lirik Rakyat Kecil

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan Hj Neng Madinah menilai pemerintah tidak siap dalam menghentikan siaran TV analog.

Hal tersebut dikarenakan tidak dibarengi dengan kebijakan pemberian alat set top box (STB) gratis untuk masyarakat, sehingga masyarakat tak mampu menjadi terdampak.

Bunda Hj Neng Madinah mengatakan, peralihan siaran TV analog ke TV digital bagus dilakukan tapi momentumnya tidak tepat. Pasalnya, proses penerapan kebijakan masih belum memadai.

Oleh karena itu, Neng Madinah meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Saya kira pemerintah harus membenahi kebijakan digitalisasi, karena masih jauh dari kata memadai,” kata Hj Neng Madinah dalam keterangan yang diterima, Jumat 2 Desember 2022.

Bunda menyebut, banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak bisa menikmati siaratan TV setelah TV analog dimatikan pemerintah. Pasalnya, STB susah didapatkan dan langka di Tasikmalaya, bahkan harganya mencapai Rp600 ribu per unit sehingga tidak mampu dibeli.

“Saya reses dibeberapa titik, masyarakat selalu mengeluhkan soal dihentikannya TV analog atau pemerintah segera memberikan STB secara gratis. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” paparnya.

Menurut Neng Madinah, siaran televisi analog selama ini merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat kecil, terutama pada daerah-daerah yang akses internetnya masih kurang memadai. Kebijakan digitalisasi pada dasarnya sangat baik.

Terutama untuk mendorong digitalisasi di Indonesia. Hanya saja, waktu penerapan kebijakan tersebut dinilai kurang tepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terlebih dahulu.

“Kita ini baru saja bangkit dari pandemi, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya stabil, sekarang ditambah lagi ada kebijakan seperti ini. Harusnya, sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah memberikan dulu STB gratis kepada masyarakat. Gubernur Jabar juga harus ikut memperhatikan persoalan ini,” tandasnya.

Baca juga: DPRD Jabar Sayangkan Kurangnya Sosialisasi ASO kepada Masyarakat