Kebijakan Izin Tinggal Peralihan, Pembaruan Kemudahan Imigrasi di Indonesia

INILAHTASIK.COM | Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menerapkan kebijakan Izin Tinggal Peralihan, yang juga dikenal sebagai Bridging Visa. Izin tinggal ini bertujuan sebagai 'penghubung' antara izin tinggal sebelumnya untuk memungkinkan perolehan izin tinggal baru.

Menurut Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang mengajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dapat memperoleh Izin Tinggal Terbatas tanpa harus meninggalkan Indonesia. Begitu pula dengan pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang tidak dapat diperpanjang, mereka dapat memperoleh Izin Tinggal baru tanpa meninggalkan Indonesia.

Pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 1 April 2024. Izin Tinggal Peralihan memiliki masa berlaku 60 hari dan hanya berlaku onshore, yaitu bagi WNA yang berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal ini tidak berlaku lagi jika WNA meninggalkan Indonesia.

WNA yang akan mengajukan alih status ke Izin Tinggal Terbatas dapat menggunakan Izin Tinggal Peralihan. Pemegang Izin Tinggal Peralihan tidak dianggap overstay jika permohonan alih status disetujui setelah izin tinggal sebelumnya habis.

Untuk mengajukan Izin Tinggal Peralihan, WNA harus melalui evisa.imigrasi.go.id dan membayar biaya keimigrasian paling lambat 3 hari sebelum izin tinggal sebelumnya habis.

Menurut Silmy, dengan Izin Tinggal Peralihan, WNA dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya akomodasi yang biasanya dikeluarkan untuk keluar dari Indonesia dalam rangka mengajukan permohonan visa baru.

“Pemberlakuan Izin Tinggal Peralihan adalah upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan kepastian hukum kepada WNA di Indonesia serta untuk meningkatkan kemudahan pelayanan,” tambahnya.