DPRD Jabar Minta BKKBN RI Dukung Program Pemprov Jabar

DPRD Jabar meninjau pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk Provinsi Jawa Barat.

DPRD Jabar Minta BKKBN RI Dukung Program Pemprov Jabar
Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program Bangga Kencana untuk Provinsi Jawa Barat.

DKI JAKARTA, INILAHTASIK.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meninjau pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk Provinsi Jawa Barat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia dimintai masukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kurangnya penyerapan ke Kabupaten/Kota.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai saat ini selalu konsen dalam program-program BKKBN di Kabupaten/Kota se Jawa Barat ditambah dengan penduduk Jawa Barat sebanyak 50 juta jiwa.

"DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan selalu mengawal program BKKBN," katanya di Prov DKI Jakarta, Senin 13 September 2021.

Ru'yat menyebut jika saat ini Pemprov Jabar telah merasakan dampak positif dengan hadirnya tenaga penggerak PKK Desa di seluruh Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan keluarga, sehingga formula untuk tim penggerak PKK tingkat Desa harus bisa dipatenkan posisinya.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe menambahkan, maksud tujuan pihaknya mendatangi BKKBN ini ialah untuk mencari informasi mengenai bantuan BKKBN untuk disalurkan ke Kabupaten/Kota se Jawa Barat, karena masih ditemukannya penyerapan yang terkendala. 

"Kami ingin mengetahui apakah bantuan dari bkkbn dari kabupaten kota tentang  kerluarga berencana ini yang sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ditemukannya kurang penyerapan di kabupaten kota di provinsi Jawa Barat," tambah Harris. 

Harris, berharap kedepannya BKKBN bersama Pemerintah Daerah bisa selalu berkomunikasi serta bekerjasama terutama dalam upaya menekan angka stunting, pernimahan di usia dini serta kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kebahagiaan serta kesehatan ibu dan anak. 

"Hal lain tentunya kami ingin ada sinkronisasi kerjasama antara BKKBN pusat , Pemerintah Provinsi , serta Komisi V DPRD Jawa Barat, tentunya yang paling urgent di Provinsi Jawa Barat ialah menekan angka stunting, serta menekan angka pernikahan di usia dini, serta kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak," pungkasnya.**

Baca juga: DPRD Jabar Dorong Pemprov Kembangkan Kelompok Ternak Domba