DPRD Jabar Inginkan Nakes Non ASN Idealnya Lulus Jadi PPPK Tanpa Tes

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | di saat masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) atau honorer, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Neng Madinah pun menerima sejumlah kekhawatiran dari para tenaga honorer mengenai proses pengangkatan PPPK tersebut.

Bunda sapaan akrab Hj Neng Madinah menerima sejumlah aspirasi tersebut dari Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Non ASN Provinsi Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan status tenaga kesehatan honorer, juga proses pengangkatan PPPK pun tengah berlangsung sampai 2023.

Masalahnya, kuota PPPK ini akan terbatas, seperti halnya terbatasnya jumlah guru honorer yang diangkat jadi PPPK di Jabar.

Anggota dewan dari Fraksi Gerindra Persatuan ini mengatakan pengangkatan PPPK akan dilakukan bertahap.

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan Non ASN di Jabar di tingkat puskesmas saja sebanyak 798 orang, belum termasuk tenaga kesehatan Non ASN di rumah sakit daerah di Jabar, yang bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu orang.

Dengan keterbatasan kuota dan proses pengangkatan PPPK ini, Bunda meminta agar pemerintah tidak memutus kontrak honorer tersebut sampai tenaga kesehatan Non ASN ini diangkat menjadi PPPK.

"Pertama, harus ada kepastian kuota tentang pengangkatan PPPK, jangan sampai nasib tenaga kesehatan yang belum terakomodasi jadi PPPK ini terkatung-katung. Jadi sebelum ditetapkan sebagai PPPK, kontraknya jangan sampai diputus dulu. Perpanjang kontraknya sampai mereka menjadi PPPK," kata Bunda Rabu 18 Mei 2022.

Aspirasi kedua dan yang menjadi catatan serius pihaknya, kata Bunda, adalah proses pengangkatan PPPK. Ia meminta agar tidak ada tes bagi para honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK.

Cukup yang menjadi dasar adalah kinerja dan track record selama mereka bekerja belasan bahkan puluhan tahun.

"Kita mengusulkan supaya tidak ada tes untuk tenaga kesehatan honorer yang akan ikut jadi PPPK. Jadi semuanya harus lulus atas dasar pengabdian yang sudah mereka laksanakan selama belasan bahkan puluhan tahun," katanya.

Ia mengatakan para tenaga kesehatan ini bahkan sudah teruji melalui sebuah kejadian luar biasa, sebuah ujian terberat di dunia kesehatan, yakni sebuah wabah dunia atau pandemi Covid-19.

Para pahlawan garda terdepan ini, lanjut Bunda, sangat layak mendapat penghargaan dari negara di antaranya berupa kemudahan dalam mencapai status PPPK.

Ia mengatakan aspirasi ini muncul di tengah kekhawatiran guru honorer yang juga mengalami kendala yang sama dalam pengangkatannya menjadi PPPK, yakni keterbatasan kuota. Seperti diketahui, nantinya PPPK ini tergantung keuangan pemerintah.

Pemerintah harus menghitung kembali kebutuhan anggarannya. Oleh karena itu ada kekhawatiran proses ini harus dilakukan bertahap. 

"Karenanya, sambil menunggu PPPK, kontrak jangan diputus dulu, dan jangan ada tes PPPK, cukup dilihat pengabdiannya. Sudahlah jangan ada tes, langsung terima. Kalau dites, di soal, mungkin mereka tidak mengerti. Tapi prakteknya kan mereka sudah paham dan terbukti teruji bahkan oleh pandemi sekalipun," ucap Bunda.

Anggota dewan dari dapil Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya ini mengatakan para pahlawan pandemi ini harus mendapat apresiasi pemerintah. Jangan sampai karena pandemi akan berakhir, lantas jasa mereka malah dilupakan.