DPRD Jabar Minta Pemprov Lebih Aktif Perjuangkan DOB di Tingkat Pusat

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Hj Neng Madinah, meminta Pemprov Jabar untuk lebih aktif berkomuniasi dengan pemerintah pusat.

Langkah ini untuk menindaklanjuti delapan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang telah disetujui Pemprov Jabar dan DPRD Jabar.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua DPRD Jabar kembali menandatangani persetujuan usulan tiga CDPOB dalam rapat paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis 28 April 2022.

Ketiga CDPOB tersebut adalah Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.

Setelah tiga CDPOB ini lolos dan mendapat persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka totalnya ada delapan CDPOB yang prosesnya selesai di tingkat provinsi. 

Terdahulu, pada gelombang pertama di akhir 2020 sudah tingkatan provinsi sudah menyetujui CDPOB Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Sukabumi Utara.

Selanjutnya bertambah pada 2021 ada CDPOB Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Bogor Timur.

"Kami berharap, CDPOB ini ada follow up yang jelas dari Pemprov Jabar. Jadi harus intens lagi oleh Pemprov Jabar. Bukan sekedar menyetujui, terus dipasrahkan semua ke pemerintah pusat. Harus ada lobi-lobi lanjutan lah," kata Bunda Hj Neng Madinah ketika ditemui, Selasa 17 Mei 2022.

Bunda yang juga anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dan Anggota Pansus CDPOB ini mengatakan Pemprov Jabar harus melakukan upaya tindak lanjut seperti mengutus Sekda Jawa Barat atau DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan DPR RI, DPD RI, hingga Wakil Presiden terkait usulan tersebut.

"Istilahnya harus jemput bola. Misalnya dengan mendatangi DPR RI atau bahkan kalau bisa menemui ke Pak Wapres," ucap Bunda.

Menurut Bunda, selama ini Pemprov Jabar dinilai masih lemah atau tidak banyak melakukan upaya tindak lanjut seusai mengesahkan usulan CDPOB tersebut.

"Jangan sampai karena sudah disahkan di paripurna maka sudah merasa selesai. Jadi harus ada upaya lebih nyata lagi dari Pemprov Jabar. Kelihatannya seperti menunggu takdir pencabutan moratorium," kata Bunda.

Padahal, lanjut Bunda, usulan CDPOB di Jawa Barat ini pastinya terkait dengan pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya Jawa Barat bagian selatan.

"Dan kita di Jawa Barat hari ini tertinggal jauh oleh tetangga seperti Jawa Timur yang punya lebih dari 30 kabupaten kota. Kita masih 27, padahal penduduk terbanyak di Indonesia. Sekarang saatnya kita bangkit, melalui usulan CDPOB ini," Bunda menandaskan.