Desa Wisata, Siapa yang Diuntungkan?

INILAHTASIK.COM | Geliat wacana desa wisata setiap hari semakin ramai diserukan. Dengan adanya seruan desa wisata diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Baru-baru ini pemerintah sendiri mengumumkan adanya pembentukan desa wisata.

Sang Menteri  Pariwisata dan ekonomi kreatif (menparekraf) RI Sandiaga Salahudin uno menargetkan adanya 6.000 desa wisata  2024, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (ANTARA.com 18.3.2024)

Kemandirian masyarakat menjadi alasan adanya desa wisata itu. Dari munculnya desa wisata itu diharapkan bisa muncul ide-ide kreatif dari para pemudanya.

Muncul inovasi-inovasi yang membawa kemajuan bagi desa tersebut. Berarti disitu dibutuhkan peran masyarakat bersama untuk mewujudkan desa wisata tersebut.

Desa wisata itu biasanya desa yang masih asri dan alami dan adat istiadat yang masih terjaga.

Dengan masuknya desa wisata itu berarti ada perubahan. Seperti
perubahan dampak lingkungan dan dampak bagi masyarakat. Bisa juga menimbulkan dampak negatif, yang merugikan bagi semuanya.

Peran masyarakat pun mempengaruhi perubahan tersebut. Namun apa cukup dengan hanya peran masyarakat?

Faktanya ketika ada peluang ekonomi ditengah-tengah masyarakat, tak sedikit pula pihak dari luar ingin masuk untuk mencari keuntungan.

Bukan hanya dari pihak swasta dalam negeri bisa juga dari swasta asing.
Jika itu dibiarkan maka keuntungan yang diperoleh masyarakat tidak maksimal.

Pastinya pemberdayaan desa' wisata bisa dikuasai oleh para pemodal sedangkan masyarakat hanya menjadi pelaku ekonomi bawah.

Yang pasti akan menanggung kerugian karena kalah bersaing dengan pelaku ekonomi kelas kakap.

Dengan adanya para investor dari luar desa, sudah pasti tak sekedar perkembangannya diatur oleh mereka. Untuk harga jual pun bisa jadi diatur mereka para pemodal.

Akhirnya nanti masyarakat kesulitan untuk mengikutinya. Harga jual yang tinggi keuntungan untuk pemodal, masyarakat harus bangkit sendiri supaya tidak kalah saing.

Ada dampak kerugian lain yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari eksploitasi sumber daya manusia dan eksploitasi sumber daya alamnya.

Akhirnya masyarakat yang harus merasakan dampaknya. Misalnya maraknya bangunan bisnis, seperti cafe, hotel dan lainnya bisa menyebabkan rusakan alam jika tidak dikelola sesuai syariat.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al A'raf:56)

Sedangkan dalam pandangan Islam, tata kelola di masyarakat dan lingkungan pun diatur sedemikian rupa.

Yang pasti membawa keuntungan bersama, tanpa harus merusak lingkungan serta menjamin sumber daya manusia dengan pengetahuan ilmu yang luas.

Serta negara berusaha dengan maksimal mengoptimalkan hasil dari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

Tanpa menuntut masyarakat menjadi masyarakat mandiri. Bergerak meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing.

Negara akan terus berupaya maksimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan dan akan menjaga masyarakat dari keburukan.
Memberikan jaminan ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.

Negara pun akan berkontribusi penuh atas kemajuan, kesejahteraan desa dan kota.

Tanpa ada ketimpangan, semua dijamin oleh negara.
Mudahnya pengaturan Islam jika benar-benar dilaksanakan.
Walaikumsalam bishowab

Oleh: S. Widiyastuti-Muslimah Karawang