Asep Tamam: Realitas Politik yang Salah, Pelanggaran Dianggap Biasa

INILAHTASIK.COM | Kontestasi Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 resmi bergulir. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan tahapan Pilkada.

Dalam perjalanan perebutan kursi kekuasaan, tak ayal kerap diwarnai dengan kecurangan yang dilakukan para kontestan, salah satunya praktik money politic.

Pengamat Sosial dan Politik, yang juga Dosen Universitas Islam KH Ruhiyat Cipasung, Asep M Tamam mengatakan, kecurangan dalam arena pemilu berpotensi akan kembali terjadi di pilkada mendatang.

Menurutnya, seperti pengerahan Aparat Negeri Sipil (ASN), pemasangan alat peraga kampanye (APK) di sembarang tempat, keterlibatan anak-anak dalam kampanye dan pelanggaran administratif lainnya.

Ragam pelanggaran yang berpotensi terjadi, kata Asep, money politic atau jual beli suara masih menduduki rating tertinggi, yang kerap muncul dalam hajat lima tahunan.

Peran Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi seluruh tahapan Pilkada, paling diuji tajinya untuk memperlihatkan taringnya dalam menjaga kepercayaan publik.

"Meskipun hari ini cukup terang benderang praktik politik uang, namun tidak mudah bagi Bawaslu untuk mengkategorisasi dan kemudian menindaknya," kata Asep Tamam, saat dihubungi, Rabu 5 Juni 2024.

Ia memprediksi, jual beli suara dalam Pilkada sangat berpotensi kuat terjadi, baik di Kota atau Kabupaten Tasikmalaya.

"Jadi acuannya jelas, berkaca dari pilpres dan pileg lalu, di Kota/Kabupaten Tasikmalaya saja pelaporan pelanggaran tidak lebih dari lima, dan itu tidak ada yang ditindak," kata Asep.

"Ini sangat ironi. Mirisnya lagi kecurangan pelanggaran tersebut dilakukan oleh politisi yang notabene akan dipilih masyarakat sebagai pemimpin," sambungnya.

Ia menyebut, politisi hari ini, menganggap pelanggaran seperti lalat yang hinggap di hidung. Ketika di usap pakai tangan sudah bisa hilang.

"Mereka menganggap ini hal biasa atau realitas politik kita. Yang perlu ditekankan, dibalik kata realitas itu ada dua kata yang hilang yaitu kata yang salah.  Bahwa politik uang itu adalah realitas politik yang salah," tegas Asep Tamam.

"Tentu saja Bawaslu, masyarakat, atau siapa pun yang menyuarakan anti politik uang, untuk tidak menyerah pada realitas yang salah," tambahnya.

Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama untuk terus lantang bersuara dalam melawan politik uang.

"Kita butuh banyak lagi tenaga, meskipun realitasnya tidak mudah. Harus ada sinergitas. Apapun yang terjadi, sekecil apapun suara kita, jangan sampai surut," pungkasnya.