Tanggapi Persoalan KSO Parkir, Direksi RSUD Minta Pendapat APH

Pihaknya tak menampik bahwa kontrak KSO parkir RSUD bersama dengan Mandala Parkir sebagai pengelola sudah selesai sejak dua tahun lalu.

Tanggapi Persoalan KSO Parkir, Direksi RSUD Minta Pendapat APH

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Wakil Direktur Umum RSUD dr Soekardjo, Sandi Lesmana ST memberikan tanggapan ihwal kontrak Kerjasama Opersional (KSO) parkir rumah sakit yang sudah habis sejak dua tahun lalu, tepatnya pada bulan Juni 2020. Hal itu ia katakan usai menghadiri audensi dengan LSM Gremasi di ruang rapat Banggar DPRD Kota Tasik, Selasa 24 Mei 2022.

Pihaknya tak menampik bahwa kontrak KSO parkir RSUD bersama dengan Mandala Parkir sebagai pengelola sudah selesai sejak dua tahun lalu. Hanya saja pas KSO tersebut selesai berbarengan dengan kondisi pandemi Covid-19, dan itu bisa dikatan //Force Majuere// atau keadaan memaksa, sehingga jika kondisinya demikian maka aturan pun bisa dianulir. 

Ia menegaskan, bahwa pihaknya juga tak ingin ranah ranah yang menjadi potensi kerugian bagi rumah sakit terus dibiarkan. Sehingga sekarang bagaimana membenahi persoalan yang sudah lalu untuk maju kedepan, dengan catatan tidak ada pelanggaran. Untuk itu kita akan meminta saran dan pendapat dari kejaksaan atau rekomendasi dari inspektorat, mengenai persoalan ini.

"Jadi yang sudah terjadi dua tahun lalu tidak mungkin bisa dihapus, dianulir pun tidak bisa. Tinggal sekarang, bagaimana melegalkan secara administrasi, ada solusi terbaik untuk penyelesaian bersama. Maju kedepan untuk lebih baik dengan menutup kisah dibelakang," ungkap mantan Kabid Jalan dan Jembatan itu.

"Tapi bukan berarti menutup ketidak baikan ya! Catatannya bagaimana upaya kita untuk memperbaiki semua ini," tambahnya.

Untuk persoalan KSO parkir yang sudah lewat, kata Sandi, sebetulnya itu bukan ranah rumah sakit, sehingga kita perlu meminta justifikasi, dari sisi auditor audit keuangan, atau dari sisi legal opinion dari kejaksaan.

"Kita tidak bisa menjustifikasi diri sendiri, karena harus ada pihak independen yang bisa menilai kondisi ini, sebaiknya seperti apa. Yang jelas itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini ada," tegasnya.