Indonesia dan Kamboja Perkuat Kerja Sama Tangkal Perdagangan Orang

INILAHTASIK.COM | Dalam rangka mempererat kerja sama dalam memberantas perdagangan orang serta merespons tantangan keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, menjadi tuan rumah dalam pertemuan bilateral kedua dengan otoritas Imigrasi Kerajaan Kamboja yang berlangsung di Bali.

Hadir dalam forum tersebut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman, serta Dirjen Imigrasi Kamboja, Sok Veasna.

Seiring meningkatnya jumlah WNI yang menuju Kamboja dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencatat lonjakan kasus pekerja non-prosedural yang tersangkut praktik judi daring dan penipuan digital.

Sebagai langkah responsif, kedua negara menandatangani Letter of Intent (LoI) yang berisi kesepakatan untuk saling berbagi informasi, memberikan bantuan teknis, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan migrasi ilegal.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Kamboja juga sepakat atas pentingnya kehadiran atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat jalur koordinasi antarnegara di bidang keimigrasian.

“Untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, masing-masing negara akan menunjuk titik fokus (focal point), memperbanyak pertukaran data keimigrasian, serta berbagi praktik terbaik dalam menangani kasus WNI di Kamboja,” ujar Yuldi.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup kerja sama bilateral, regional, hingga internasional.

Salah satu langkah tegas diwujudkan melalui UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyertakan sanksi pidana terhadap pelaku dan fasilitator penyelundupan manusia.

Selain itu, Ditjen Imigrasi berperan dalam pencegahan dari sisi awal dengan cara menunda penerbitan paspor atau menolak keberangkatan calon pekerja migran non-prosedural.

Dari Januari hingga April 2025, tercatat 5.000 orang ditunda keberangkatannya di bandara dan pelabuhan internasional, serta 303 pengajuan paspor yang ditangguhkan di kantor-kantor imigrasi seluruh Indonesia.

Tak hanya berfokus di titik perlintasan, Ditjen Imigrasi juga menjalankan Program Desa Binaan sebagai sarana edukasi keimigrasian di wilayah pedesaan yang menjadi daerah asal utama para pekerja migran.

Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur legal dalam permohonan paspor dan migrasi aman.

“Kami turut membangun kesadaran masyarakat untuk lebih hati-hati terhadap tawaran kerja luar negeri, terlebih bila mereka diminta memberikan informasi palsu demi memperoleh paspor. Saat ini kami telah membina 185 desa,” jelas Menteri Agus.

Ia juga menekankan pentingnya pertemuan bilateral ini sebagai forum untuk memperkuat pemahaman, berbagi pengalaman, dan mencari solusi inovatif atas isu keimigrasian yang menjadi perhatian bersama.

“Kami berharap, pertemuan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dalam perlindungan WNI dan pemberantasan kejahatan lintas negara,” tutup Agus.