Ketua Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya Dorong Pemkab Tingkatkan Kesejahteraan Honorer
Perhatian kesejahteraan ini adalah sesuatu yang didapatkan dari pengabdian para guru honorer ini, meskipun statusnya bukan PNS atau P3K, tetapi beban kerja mereka kan sama
KAB. TASIK, INILAHTASIK.COM | Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK), menggelar audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Senin (15/11/2021).
Organisasi yang beranggotakan sekitar 3.875 guru tersebut mengeluhkan tiga hal. Antara lain soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), insentif guru tahun 2021 dan upaya memprioritaskan guru dengan lulus passing grade pada 2021 untuk diprioritaskan pada 2022.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian menekankan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan kesejahteraan guru. Apalagi kondisi sekarang kebutuhan atas guru sangat tinggi.
“Angka kebutuhan guru di Kabupaten Tasikmalaya itu masih banyak. Harus diperhatikan juga minimal kesejahteraannya. Bagi yang lulus P3K ada jaminan dan hak dari pemerintah untuk mendapatkan tunjangan atau gaji. Apakah bagi mereka yang belum lulus P3K atau PNS lantas pemerintah tidak memikirkan ke arah sana?” lanjutnya.
Demi Hamzah atas nama Ketua Komisi I DPRD, mendorong Pemkab Tasikmalaya agar mengalokasikan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Bahkan lebih jauh dari itu, dirinya juga memikirkan nasib honorer pada instansi lain, seperti pada Dinas Perhubungan, Satpol-PP dan lain sebagainya.
Terkait besaran kesejahteraan bagi honorer, katanya, soal angka besar-kecilnya memang realtif. Namun paling tidak akan sangat pas bila sesuai dengan UMR.
“Perhatian kesejahteraan ini adalah sesuatu yang didapatkan dari pengabdian para guru honorer ini, meskipun statusnya bukan PNS atau P3K, tetapi beban kerja mereka kan sama,” tandas Demi.
What's Your Reaction?
