Capacity Building TPID Kab. Pangandaran dan Ciamis dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan

KARAWANG, INILAHTASIK | Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945. Pentingnya penguatan ketahanan pangan selain karena merupakan fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya juga karena adanya ancaman krisis pangan dunia sebagai akibat dari fenomena perubahan iklim dan tren populasi penduduk dunia yang meningkat.

Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Berbicara ketahanan pangan, Wilayah Priangan Timur sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Barat masih menghadapi tantangan gejolak harga pangan, salah satunya komoditas beras. Sebagai salah satu daerah produsen beras dan surplus produksi, komoditas beras masih menjadi penyumbang inflasi.

Belum adanya sistem buffer stock di daerah untuk menjaga ketersediaan pangan dan tata niaga yang belum baik menjadi tantangan dalam pengendalian harga beras di Priangan Timur.

Setidaknya terdapat tiga tantangan pengendalian inflasi pangan pada Tahun 2023 menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Aswin Kosotali. Pertama adalah masih tingginya inflasi global sebagai dampak dari tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Kedua yaitu faktor musiman yang membuat inflasi pangan harus dikendalikan seperti saat hari besar keagamaan dan faktor cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim. Ketiga ialah kecukupan pasokan pangan di daerah dan antar daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan buffer stock dan kerjasama antar daerah.

Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Wilayah Priangan Timur, Bank Indonesia Tasikmalaya bersama TPID Kab. Ciamis, Direksi BUMD Kab. Ciamis, TPID Kab. Pangandaran dan Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat berkolaborasi dalam pengendalian inflasi pangan, melaksanakan Capacity Building dengan berkunjung ke TPID Kab. Karawang dan BUMD Pangan DKI Jakarta, PT Food Station.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, belum optimalnya fungsi buffer stock yakni belum kuatnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan tata niaga komersial dan perannya dalam menjalankan Public Service Obligation sebagai stabilitator harga. Maka dari itu, TPID Kab. Karawang dan BUMD Pangan PT Food Station di pilih untuk menjadi role model meningat prestasi yang berhasil diraih oleh dua entitas tersebut dalam menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan.

Kunjungan pertama dilaksanakan ke TPID Kab. Karawang yang diterima oleh Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dan dilanjutkan dengan mengunjungi LPM yang ada di Kab. Karawang untuk mempelajari model bisnis pengelolaan LPM sehingga nantinya LPM yang ada di Kab. Pangandaran dapat menjadi buffer stock sebagai upaya pengendalian harga beras.

Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa sebagai sentra produksi beras di Jawa Barat, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung dan melindungi petani diantaranya membangun jaringan irigasi untuk memastikan tersedianya suplai air setiap waktu, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan, memberikan bantuan premi asuransi pertanian untuk 40 Ha lahan/tahun, membebaskan PBB untuk lahan sawah kurang dari 1 Ha dan lain sebagainya.

Kunjungan kedua dilakukan ke PT. Food Station Tjipinang Jaya untuk mempelajari tatakelola BUMD Pangan dan strategi pengendalian inflasi dari TPID Prov DKI Jakarta. Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Keuangan dan Umum, Budi Santoso.

Harapannya dari kunjungan ini, dapat memberikan informasi terkait strategi pengelolaan BUMD Pangan dan menjadi masukan bagi Pemda Kab. Ciamis yang baru membentuk BUMD yang kedepan akan bergerak pada sektor pangan khususnya komoditas beras.

Direktur Keuangan dan Umum PT Food Station, Tjipinang Jaya menyampaikan bahwa PT Food Station Tjipinang Jaya telah melalui perjalanan panjang hingga dapat menjadi seperti saat ini. Sehingga bagi pemda yang akan membentuk BUMD hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih susunan pengurus BUMD atas dasar kompetensi sehingga perusahaan dikelola oleh para profesional.

Selanjutnya, ucap Tjipinang, jika ingin bergerak di sektor pangan, BUMD perlu memetakan potensi pertanian yang ada di Daerahnya dan menentukan target pasar untuk produknya sehingga dapat menentukan segmentasi market dan positioning perusahaan. Selain mencari laba, Food Station sebagai anggota TPID juga ikut berperan dalam pengendalian inflasi melalui kegiatan operasi pasar, penyaluran bansos dan menjaga ketersediaan pasokan.