Yusuf: Kebocoran Parkir, Karena Terlalu Banyak "Gacrit"

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Kebocoran pendapatan retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, menjadi salah satu bahasan penting yang disampaikan DPRD Kota Tasikmalaya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2021.

Ketua DPRD H Aslim mengatakan selama sistem pengelolaan parkir masih menggunakan pola seperti ini, saya rasa akan sulit untuk mengatasi kebocoran. ungkapnya.

"Persoalan kebocoran pendapatan dari retribusi parkir ini bukan masalah baru, dan selama kondisinya seperti ini, tidak menggunakan alat elektronik untuk mengontrol pendapatan, rasanya sulit untuk mengindari kebocoran tersebut," kata Aslim.

Wali Kota H Muhammad Yusuf mengungkapkan, pihaknya sudah menerima rekomendasi dari DPRD terkait dengan LKPJ wali kota tahun 2021. Nanti akan kita tindaklanjuti. Kelemahan, kekurangan, maupun kelebihannya, kita catat semuanya. Hasil dari tindaklanjut rekomendasi tersebut, akan kita serahkan lagi ke DPRD.

"Langkah langkah apa yang akan kami lakukan, rencana aksinya seperti apa untuk menindaklanjuti itu. Yang jelas, semua rekomendasi dari DPRD tidak ada yang tidak kita tindaklanjuti," ungkapnya usai menghadiri rapat paripurna, Selasa 10 Mei 2022.

Terkait soal kebocoran parkir, kata Yusuf, sudah ditindaklanjuti, salah satunya dengan mengganti Kepala UPTD Parkir. dan ia bersyukur pasca diganti kepala UPTD, terlihat ada kenaikan lagi.

Yusuf mengklaim, bahwa kebocoran tersebut bukan dari pihaknya, namun dirinya tak menampik adanya oknum yang bermain. 

"Di parkir itu banyak peluang, banyak "lolongkrang" untuk mendapatkan itu, karena kita tidak punya alat untuk mengontrol pendapatan dari parkir. Dulu pernah ada, tapi tidak berjalan efektif," ungkapnya.

Makanya pihaknya selalu mengevaluasi pendapatan, termasuk didalamnya retribusi parkir. Tapi ternyata seperti itu kondisinya. Sehingga pihaknya melakukan rehabilitasi dengan melakukan penggantian kepala UPTD.

"Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada, agar kebocoran retribusi parkir dapat diminimalisir. Pada dasarnya petugas parkir itu ditarget, hanya saja potensi dari parkir, pihak dinas belum melakukan pendataan berapa potensi retribusi parkir yang sebenarnya," ujarnya.

Jadi kalau dikatakan kebocoran mungkin saja, misal petugas lapangan ditarget Rp 50 ribu perhari, sementara pendapatan mereka Rp 200 ribu. Mungkin itu lah yang disebut kebocoran, terlalu banyak "gacrtinya" daripada setorannya.

"Dan ini yang harus kita perbaiki, termasuk dengan management yang di UPTD Parkir kita perbaiki. Apalagi tahun ini jalur HZ dan Cihideung mau kita tata, termasuk dengan parkirnya. Nanti area parkir HZ dipusatkan di Jalan Pemuda, sementara area parkir jalur Cihideung dipusatkan didekat Mayasari," tutupnya.