Tunjangan Anggota Dewan Naik? Mahasiswa Siap Galang Koin

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Santer kabar tunjangan para wakil rakyat di DPRD Kota Tasikmalaya di tahun 2023 mendatang bakal dilakukan penyesuaian. Mulai dari kenaikan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Tasikmalaya. 

Tak ayal isu tersebut mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa. Sebab, ditengah sulitnya kondisi pasca pandemi Covid-19 pejabat terkesan menyelamatkan diri sendiri dengan disepakatinya kenaikan tunjangan.

Seperti diungkapkan Aktivis Mahasiswa Tasikmalaya, Ardiana Nugraha. Ia menyebut DPRD Kota Tasikmalaya mabuk masal, dimana hilangnya kesadaran atau kontrol diri berkenaan sikap, perbuatan dan prilakunya. 

“Mabuk itu tidak ditafsirkan hanya dilakukan berandalan saja. Kebijakan yang tidak memperhatikan kondisi serta asas kepatutan pun bisa diartikan kehilangan kesadaran dalam menyepakati penganggaran,” kata Ardiana, Rabu 30 November 2022.

"Ditengah kondisi daerah yang masih krisis, dimana angka kemiskinan terus meningkat, mereka justru sibuk mengurusi kesejahteraan bagi pribadinya," keluhnya.

Hak dan fungsi budgeting DPRD, mestinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi. Merancang atau membuat kegiatan yang lebih produktif di pemerintahan, artinya kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

"Bukan malah memperkaya diri di tengah kesulitan hidup yang dialami masyarakat dibawah garis kemiskinan. Hak budgeting dewan jangan dimanfaatkan jadi alat "perampokan" untuk mengkhianati kepercayaan publik terhadap institusi DPRD,” tegasnya.

"Kita siap umumkan donasi koin untuk DPRD. Sebab, kondisi tersebut menjadi potret memprihatinkan dimana kondisi anggota DPRD sama seperti warga penerima BLT. Untuk itu, kami menuntut pemerintah agar merilis Surat Keterangan Tidak Mampu bagi seluruh anggota DPRD. Dengan begitu, wakil rakyat berhak mendapat perhatian lebih dari anggaran daerah," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Muhaemin Abdul Basyit. Pihaknya tegas menentang adanya kebijakan mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan, karena alasanya sangat tidak masuk akal. 

“Kami tegas menentang kebijakan yang tidak masuk akal ini, dan akan segera kita lakukan langkah menyikapinya,” tegas dia.