Sikapi Isu Pembatasan BBM, Komisi II DPRD Panggil Pihak Pertamina

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya bergerak cepat merespon ragam isu yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui penggunaan aplikasi, dengan memanggil pihak Pertamina Ritel VI Bandung.

Ketua Komisi II DPRD, Andi Warsandi mengungkapkan, belakangan berkembang isu-isu di masyarakat kaitan dengan kebijakan pembatasan konsumsi BBM jenis pertalite dan solar. 

Merespon situasi tersebut, lanjutnya, kami bergerak cepat, mengundang pihak Pertamina guna meminta kejelasan, sekaligus memberikan ruang kepada Pertamina menyampaikan informasi seluas-seluasnya terkait kebijakan tersebut, untuk kemudian kita sampaikan lagi informasi ini kepada masyarakat.

Dari informasi yang disampaikan pihak pertamina, bahwa ini baru tahap sosialisasi dan pendataan. Sementara layanan di SPBU masih berjalan seperti biasa, belum ada pemilahan ini boleh, ini tidak, dan belum ada pembatasan konsumsi BBM. ungkap Politisi Partai besutan Probowo itu, usai menggelar hearing bersama Pertamina, di ruang paripurna, Selasa 05 Juli 2022.

"Nah jadi, saat ini baru pendataan dan tahap sosialisasi. Kita memandang bahwa ini dalam rangka perumusan kebijakan ditingkat pusat, supaya BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran," ujar Andi.

Berdasarkan informasi, sekitar 70 persen lebih BBM bersubsidi tidak di nikmati oleh yang seharusnya. Untuk itu, pertamina melakukan pendataan. 

Pihaknya mengingatkan, bahwa data tersebut betul-betul konsumsi terbatas, dan hanya untuk kepentingan kebijakan, tidak untuk hal-hal yang lain. Pasalnya masyarakat khawatir data tersebut bocor dan lain sebagainya.

Selain itu, kata Andi, pihaknya kerap menerima keluhan dari para petani, berkenaan dengan sulitnya mengakses atau mendapatkan BBM untuk kepentingan traktor, mesin penggilingan padi, termasuk pompa air dan sebagainya.

"Tentu ini perlu dukungan dari kita semua, dan jaminan dari pihak pertamina bahwa mereka bisa mengakses untuk mendapat BBM bersubsidi," ujarnya.

"Tadi kita juga sudah mendengar langsung bahwa pertamina siap mengakomodir itu, sepanjang para petani atau kelompok tani  bisa menunjukan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DKPPP," tambahnya.

"Jadi satu-satunya rekomendasi yang bakal diterima oleh pertamina, yaitu rekomendasi dari dinas, setelah pihak dinas juga memiliki data berkenaan dengan para petani atau kelompok tani," ucap Andi.

Sekarang tinggal bagaimana pihak pertamina menyampaikan informasi ini kepada seluruh SPBU yang ada di Kota Tasik, berkenaan dengan layanan kepada para petani, jangan sampai ada kejadian penolakan atau apapun itu.

"Jadi dimana pun, masyarakat harus bisa mengakses layanan di SPBU, dengan menunjukan surat rekomendasi dari dinas terkait," terangnya.

Ia menekankan, untuk dibangun sebuah agreement atau kesepakatan antara Pertamina dengan pemerintah, dalam hal ini DKPPP, untuk memastikan bahwa para petani bisa mengakses BBM bersubsidi.

"Alhamdulillah, tadi sudah ada semacam agreement, atau kesamaan persepsi, dan nanti akan dibangun komunikasi lebih lanjut lagi dalam bentuk kesepakatan bersama oleh pihak DKPPP dan Pertamina. Kami berharap kesepakatan tersebut segera direalisasikan," pungkasnya.