Renja 2025 DKP3 Kota Tasikmalaya Konsen Atasi Kemiskinan

INILAHTASIK.COM | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Renja 2025, di Aula Bappelitbangda, Selasa 27 Februari 2024.

Acara tersebut mengangkat tema “Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Musrenbang kali ini dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya H. Andi Warsandi, Gapoktan, mitra kerja DKP3 dan para peserta musrenbang lainnya.

Sekretaris DKP3 Kota Tasikmalaya Ir. H. Uca memaparkan Renja (rencana kerja) 2025 dinasnya yakni Tugas Pokok, Fungsi juga Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan.

"Tugas pokok, membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Dengan fungsi sebagai berikut, a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan, b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan.

“C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya,” jelasnya.

Uca juga menegaskan bahwa Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 diantaranya, pengurangan kemiskinan dan permasalahan sosial, Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Peningkatan investasi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Optimalisasi Infrastruktur perkotaan dan permukiman, Peningkatan pelayanan publik dan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” lanjutnya.

Program Penanggulangan Kemiskinan, jelasnya, Tingginya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya (11,53%).

"Kegiatan berupa Peningkatan SDM (Pelatihan Teknis dan kewirausahaan) serta bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya/pengolahan hasil pertanian, Sasaran termasuk keluarga pra sejahtera, diutamakan masuk pada Database Keluarga Pra Sejahtera,” tambahnya.

Selanjutnya, Program Penurunan Angka Stunting, “Dasar, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” imbuhnya.

Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi, Penunjang Urusan Ketahanan Pangan. 1. Pemantauan Stok, Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan secara berkala selama 1 Tahun, 2. Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (saat ini disimpan di gudang bulog sebanyak 101,6 Ton), rencana penambahan 5 Ton per tahun,” jelasnya.

Laku, tambah Sekdis, 3. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Program KRPL/P2L program Setaman Cinta 10 Kelompok, serta pengembangan budidaya komoditas pangan strategis di tanah kosong dan tanah carik dengan sasaran seluas 1 Ha. 4.Peningkatan Diversifikasi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di 10 Kecamatan, 5. Penanganan Kerawanan Pangan / Daerah Rawan Pangan Target Sasaran 2.000 RTS, 6. Pengawasan Keamanan Pangan selama 1 Tahun.

“Selanjutnya, Penunjang Urusan Pertanian, 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian melalui Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida oleh Tim KP3 selama 1 Tahun, 2. Penyediaan Sarana Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang meliputi : Alsintan, Benih/Bibit, Pupuk dan sarana penunjang,” terangnya.

Lanjutnya, 3. Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan (Bibit, bahan kendang, pakan, obat-obatan dan sarana penunjang, 4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari : Pengelolaan LP2B, Pembangunan Irigasi Pertanian, Pembangunan Embung, Dam Parit dan Jalan Usaha Tani.

“5. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui : Pengendalian PMK, Pengawasan Hewan Kurban, Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan, 6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melalui : Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi target 2000 Ha, 7. Optimalisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian,” ucapnya.

Katanya lagi, Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi, “Penunjang urusan Perikanan. Yakni, 1. Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan : Pencetakan/Penembokan Kolam, Irigasi Perikanan, Lanjutan Pembangunan Kawasan Minapolitan, 3.Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan : Benih/Bibit Perikanan, Pakan dan Penunjang Lainnya,” jelasnya.

“4. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan : Pembinaan dan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, 5. Optimalisasi UPTD Balai Benih Ikan, 6. Optimalisasi UPTD Pengembangan Produksi Ikan (Depo Pemasaran Ikan),” tandasnya.

Sementara, ketua Komisi II H. Andi Warsandi mengaku mengapresiasi sejumlah rencana kerja yang diutarakan DKP3 dalam Musrenbang ini.

“Kami yang berada di DPRD siap mendorong dan mengawal supaya renja DKP3 terlebih untuk kesejahteraan masyarakat dan penentasan kemiskinan di bidang yang dinaungi dinas ini dapat terealisasi,” ungkapnya.