Reformasi Subsidi Jadikan BBM Sebagai Komoditas Ekonomi

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Pemerintah dalam upaya memastikan subsidi BBM tepat sasaran, masih memiliki banyak opsi yang bisa dilakukan.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Neng Madinah memaparkan bahwa mayoritas subsidi BBM dinikmati masyarakat mampu sebanyak 60 persen, sedangkan hanya 40 persen masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Solar itu sudah mulai dibatasi pemakaiannya, Hanya pertalite yang masih belum dibatasi sehingga seringkali dinikmati oleh kalangan yang tidak membutuhkan subsidi," ucap Bunda Neng Madinah Jumat, 2 September 2022.

Solusi yang bisa dilakukan, lanjut Bunda, oleh pemerintah adalah subsidi bisa langsung dialokasikan kepada yang membutuhkan lalu melakukan penjatahan tertentu bagi setiap kepala rumah tangga seperti yang sudah dilakukan di negera India.

"Kenapa sampai saat ini Indonesia belum bisa menjadikan Subsidi BBM sebagai komoditas ekonomi, sedangkan negara lain sudah melakukan itu sejak lama," ujar Bunda.

Bunda menambahkan, saat masa orde baru itu diberlakukan subsidi umum yang segala murah karena kala itu kita eksportir besar, sedangkan konsumsi konsumsi negara rendah. Sehingga biaya untuk menutupi subsidi BBM dipakai dari biaya penjualan minyak yang saat itu mampu digunakan untuk pembangunan nasional.

"Sekarang subsidi yang dilakukan tidak adil karena dijual secara bebas, wanaca pemerintah itu ada barang yang subsidi dan non subsidi, tapi masih dijual bebas, contohnya seperti tabung gas elpiji 3kg. Kenapa subsidinya tidak dilakukan secara langsung saja," terangnya.

Baca juga: BBM Naik, Neng Madinah Minta Pemerintah Pahami Kondisi Rakyat