Perlu Pertimbangan Matang Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka

KAB.TASIK, INILAHASIK.COM | Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj Neng Madinah mengatakan, Kota Tasik lebih mudah mengimplementasi Kurikulum Merdeka karena Kota Tasikmalaya diuntungkan. Karena sebagai kota berkembang di priangan timur.

Selain itu banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukan sebelumnya pada sistem pendidikannya. Tetapi bagi daerah yang bukan perkotaan, belum tentu akan sama hasilnya dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, kata Bunda Neng Madinah, perlu pertimbangan yang cermat dan matang dalam rencana menerapkan Kurikulum Merdeka ini.

"Problem berikutnya yang nanti harus kita pikirkan adalah bagaimana dengan mereka yang berada di bukan perkotaan. Kita juga tidak bisa memburu-buru harus segera terselesaikan, karena ini ada perubahan paradigma perilaku," ungkap Bunda Sabtu 21 Mei 2022.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan, perguruan tinggi sebagai institusi yang menghasilkan orang-orang yang kelak berprofesi sebagai guru juga harus mempunyai paradigma. Problem lainnya, tambah Bunda, para penyelenggara pemerintahan daerah. 

"Ketika di Kota Tasikmalaya masih nyambung, bisa mendorong, ada terobosan-terobosan, lantas bagaimana dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Juga dengan kondisi ekonomi, sosial ekonomi, demografi itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Karena Jawa Barat bukan cuma perkotaan, Jabar ini sangat luas," ujar Bunda.

Menurutnya, pekerjaan rumah itu seharusnya dilakukan secara bertahap. Lembaga yang ada di kementerian harus di optimalkan agar dapat berkembang dengan lebih baik. 

"PR-PR ini harus segera diselesaikan oleh kementerian. Tetapi yang cukup berat adalah bagaimana membuat orang tua bisa bersinergi. Karena ketika pembelajaran berbasis project, maka ada penugasan-penugasan pada anak di rumah. Orang tua yang harus support. Orang tua yang punya waktu dengan kemampuan mungkin bisa, tetapi banyak orang tua yang mereka harus bekerja sehingga untuk mensupport anak-anaknya akan menambah pekerjaan mereka " jelasnya.

Yang juga menjadi problem, sambung Bunda, ketika ini diberikan kepada sekolah swasta, dimana diketahui guru-guru sekolah swasta juga bekerja sambilan lainnya karena penghasilannya tidak memadai, maka akan terjadi kejar-kejaran dalam menjalankan ajaran Kurikulum Merdeka, karena ada target yang harus diselesaikan. Bahkan ada penugasan yang bertambah, tetapi ternyata penghasilan mereka tidak bertambah.

"DPRD Jabar akan membuat Panja Pengawasan Merdeka Belajar. Karena kita harus mengawal. Bagaimanapun juga ini bukan sekadar mengubah perilaku tetapi ini harus dengan kebijakan yang diawali dengan adanya naskah akademis, karena nanti arahnya akan ada perubahan kurikulum," tutup Bunda.