Kota Tasikmalaya Riwayatmu Kini

INILAHTASIK.COM | Jika virus yang bernama kebohongan itu disuarakan, bergulir dari mulutmu, celakanya dianggap sebuah kebenaran. Kebencian terus dibangun dalam fabrikasi atas nama dewi keadilan dengan jubah aturan dan undang undang. Inilah pola yang telah terjadi di birokrasi terutama eksekutif, sementara legislatif, berkutat di wilayah pengklaiman dan intimidasi program  kerja nyatanya.

Prilaku ini yang menghiasi tatanan malah sudah menjadi kebudayaan pranata pemerintahan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu bulan ke bulan hingga menahun akhirnya jadi sebuah kebijakan sampah yang busuk, sementara nilai keadilan dan produk hukum  di manipulatif sedemikan rupa. Sialan!

Ingat bila mana birokrasi berselingkuh dengan calo atau pedagang disitulah awal malapetaka hilangnya makna dan hakikat keadilan. Sungguh akan luluh lantak!

Melihat paradima ini, Wali Kota  Tasikmalaya, Muhammad Yusup, sepertinya belum kelihatan progresnya. Malah timbul berbagai permasalahan-permasalahan.yang menuai kontroversi di masyarakat, terindikasi ada yang bermain dari mulai tatanan birokrasi sampai ke masyarakatnya di samping pembangunan Pasar Pancasila, Cibeureum, gedung PPIK yang secara administrasi di tabrak. Artinya tidak syah demi hukum, celakanya malah terus berlangsung, seakan akan fine-fine saja, sisi lain persoalan perparkiran yang bocor, pedagang kaki lima, gedung poliklinik Rumah Sakit dr. Soekardjo, persoalan sampah yang bermasalah, banjir dan masih banyak lagi.

Persoalan-persoalan yang menguap  semuanya menyisakan masalah, sampai menahun dan kalau atau seandainya dibuka tidak menutup kemungkinan terjadi tsunami ekonomi bahkan politik. Sisi lain capaian Kota Taaikmalaya mendapat WTP (wajar Tanpa Pengecualian) kelihatanya Jauh panggang dari api. 

Kelihatannya semakin terpuruk, kepemimpinan Muhammad Yusuf terkait kerja dan kinerja OPD OPD ada perbedaan mencolok ketika kepemimpinan Wali Kota Budi Budiman. Kebijakan kebijakan wali kota  sekarang kelihatannya bertepuk sebelah tangan dengan para pembantunya, artinya tidak memperlihatkan progres malahan terkesan menjadi rival. 

Ada dua point kenapa dinas bersikap seperti ini, pertama para eselon dua bersikap apatis artinya tidak manut lagi kepada pimpinan dengan asumsi kekuasaan wali kota sekarang hanya tinggal beberapa bulan ke depan. "Kagok lah jadi musuh wé da moal lila ieuh  paling sababaraha bulan gé di Plt deui". Inilah yang menjadi soal! 

Kedua dengan adanya  eselon 2 senior purna bakti (pensiun), pejabat yang mempunyai sikap seperti ini akan bahaya karena yang jadi korban bukan pada roda pemerintahan saja tapi lebih bahaya berdampak pada masyarakat akibatnya "tercerabunya nilai-nilai harmonisasi dan kearipan di masyarakat".

Perlu adanya strategi budaya keterbuaan kebijakan pada dinas-dinas terkait sebagai metoda atau cara untuk membangun wacana secara teoritik dan praktika di lapangan untuk memberikan pencerahan serta pemahaman yang  seimbang antara subjek (dinas) dan objek (masyatakat).

Maka, hakikat makna komunikasi  akan terwujud seutuhnya yaitu mendidik, memahami, mengajak bersikap inovatif dan kreatif terhadap berbagai kejadian dan fenomena yang berkembang di masyarakat melalui pola berpikir sistematik dan global serta pola tindak yang berdasarkan pada nilai-nilai komunikasi tadi, dengan berlandaskan keterbukaan. Membangun sinergitas dan pendekatan antara objek dan subjek untuk menyelamatkan tatanan sosial di masyarakat.

#sialan

Penulis:  Tatang Pahat