Dinilai Urgent, Komisi II Usulkan Perubahan Perda BPRS Al Madinah

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama dan Perubahan Modal Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Hal ini dilakukan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan BPRS Al Madinah. Perubahan perda akan memberikan keleluasaan bagi direksi BPRS Al Madinah untuk melakukan akselerasi, salah satunya pembangunan gedung kantor yang lebih representatif.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi SE, mengatakan hal tersebut setelah rapat kerja bersama Direksi BPRS Al Madinah, di ruang rapat I DPRD, Selasa 28 Februari 2023.

Selain Direksi Al Madinah, pihaknya juga mengundang Asisten Perekonomian Pembangunan, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum dan Bidang Aset, untuk membahas rencana pembangunan gedung BPRS Al Madinah ke depan.

"Kondisi kantor yang saat ini di tempati oleh BPRS Al Madinah memprihatinkan dan tidak representatif untuk sebuah kantor perbankan. Kinerja BPRS Al Madinah sudah cukup bagus, namun belum bisa bersaing dengan bank lain karena belum memiliki gedung kantor yang representatif," ucap Andi.

Direksi Al Madinah menyatakan siap membangun kantor dengan biaya sendiri dan kerjasama dengan lembaga pembiayaan lainnya sehingga tidak menjadi beban pemkot. Namun, untuk pembangunan gedung tersebut, Perda terkait BPRS Al Madinah harus diubah terlebih dahulu.

Anggota Komisi II, Isep Rislia menambahkan bahwa semangatnya sama dari DPRD dan Pemkot untuk merespons keinginan BPRS Al Madinah, namun harus sesuai dengan regulasi yang ada atau perlu dikonsultasikan terlebih dahulu.

"DPRD mendorong percepatan proses perubahan perda untuk memastikan BPRS Al Madinah dapat memiliki kantor yang representatif dan sesuai dengan slogannya, di urang, ka urang Tasik, keur urang Tasik," tutur Isep.