Desakan Penyatuan Wilayah Administrasi Kabupaten ke Polres Tasik Kian Menguat

KAB.TASIK, INILAHASIK.COM | Desakan penyatuan wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya dalam satu wilayah Hukum Polres Tasikmalaya, terus disuarakan berbagai elemen masyarakat, hingga Rabu 23 Maret 2022. Efektifitas dan penanganan permasalahan hukum jadi salah satu alasannya.

Wakil Gunernur Jawa Barat Uu Ruzhanul ulum mendorong Kepolisian Republik Indonesia agar memindahkan 13 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang masih masuk dalam wilayah hukum Polres Tasikmalaya kota, menjadi wilayah hukum Polres Tasikmalaya. 

"Jika dulu salah satu alasannya adalah akses jalan, maka Kepolisian hari ini harus melihat, bahwa akses jalan menuju Polres Tasikmalaya saat ini kondisinya sudah baik," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, masyarakat dibingungkan dengan plat nomor kendaraan kabupaten, tetapi pengurusannya ke Polres Tasikmalaya kota.

"Urus plat kendaraan aja, platnya kabupaten harus urus ke Polres Tasikmalaya Kota, kan bingung masyarakat," kata Uu.

Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ada Polres Tasikmalaya, ada Polres Tasikmalaya Kota, ditambah lagi adanya Mako Brimob. Pemda mengakui koordinasi dengan Polres Tasikmalaya Kota masih berjalan dalam koridor.

"Itu kan keputusannya ada di Kepolisian, untuk penyatuan wilayah hukum Polres. Yang jelas di Kabupaten Tasikmalaya mah, Forkominda nya ada plusnya, yaitu Kapolres Tasikmalaya Kota," ungkap Ria Supriatna, Kabag Pemerintahan saat dihubungi.

Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya daerah pemilihan (dapil) dua Kecamatan Sukahening, H Cecep Ruchimat mengatakan, sebagai masyarakat di wilayah utara, memang sudah selayaknya wilayah hukum kecamatan yang ada di utara dipindah ke Polres Tasikmalaya. 

"Sekarang kan ada jalur jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga), jadi pelayanan ke Polres Tasikmalaya bisa diakses lebih dekat. Sehingga, wacana pemindahan wilayah hukum ke Polres Tasikmalaya bisa didorong," ucapnya.

Ia menambahkan, walaupun kewenangan nya ada kepolisian, minimal ada dorongan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan legislatif, agar wacana tersebut bisa coba di realisasikan. Kami dorong satu Polres saja di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Ia menyebut, pelayanan masyarakat akan hukum yang jelas harus cepat dan terlayani dengan baik. Saat ini sudah baik, akan tetapi bisa lebih selaras jika kecamatan-kecamatan di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya masuk di wilayah hukum Polres Tasikmalaya bukan masuk Polres Tasikmalaya Kota.

Tokoh Tasik Utara yang juga Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto SIP mendesak agar Kepolisian mengalihkan wilayah Administrasi kabupaten yang masuk wilayah hukum Polresta Tasikmalaya menjadi wilayah Hukum Polres Tasikmalaya. 

Sedikitnya terdapat 13 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang wilayah hukumnya masuk wilayah Polres Tasikmalaya Kota.

"Selain memerlukan pelayanan tepat dan efisien, penyatuan wilayah administrasi kabupaten dengan wilayah hukum bisa merampingkan administrasi," terangnya.

Pertama, ini kan tuntutan pemerintahan, masyarakat juga butuh pelayanan tepat dan efisien, merampingkan administrasi. ungkapnya, Rabu 23 Maret 2022.

Menurutnya, dua wilayah Polres masuk dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya dianggap tidak efektif, komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kepolisian menjadi  bercabang.

"Kolaborasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta dengan pemerintah daerah mungkin masih bisa berjalan, tapi pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan Polres Tasikmalaya Kota sangat minimal, sehingga hal itu tidak lebih efektif. Penanganan Kamtibmas misalnya, kita tau ada tim maung Galunggung. Tapi kan fokusnya hanya di wilayah administrasi pemkot Tasikmalaya saja. Tidak ke wilayah Kabupaten Tasik yang masuk wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota," tandasnya.