Berikan Pemahaman RKUHAP, Gumati Foundation dan Ikadin Gelar Sosialisasi

INILAHTASIK.COM | Dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Gumati Foundation bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menggelar sosialisasi di Hotel Tyara, Ciamis, pada Kamis 27 Februari 2025.

Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan revisi KUHAP yang dinilai penting dalam memperkuat kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Ketua Gumati Foundation, Rizal, menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah awal sebelum pengesahan RKUHAP.

"Kegiatan ini pada dasarnya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai RKUHAP yang harus segera disahkan karena berkaitan dengan KUHP terbaru yang mulai berlaku sejak 2020. Revisi ini diharapkan mampu mengakomodasi kepastian hukum, keadilan restoratif, dan rehabilitatif," ujar Rizal.

Ketua DPC IKADIN Bale Bandung, Hassanain Haykal, juga menyoroti pentingnya revisi ini dalam menjamin hak-hak hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk tersangka, terdakwa, dan terpidana.

 "RKUHAP bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Hak-hak tersangka dan terdakwa harus benar-benar dilindungi. Saat ini, hukum terus berkembang, sehingga perubahan dalam KUHAP diperlukan, terutama terkait kewenangan penyidik, jaksa, hakim, serta kedudukan advokat yang kini lebih aktif dalam mendampingi klien," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC IKADIN Kota Tasikmalaya, Jeni Tugistan, menambahkan bahwa revisi ini juga menjadi pedoman bagi mahasiswa hukum yang kelak akan berprofesi sebagai advokat, polisi, jaksa, maupun hakim.

"Dengan adanya revisi ini, mahasiswa hukum memiliki gambaran lebih jelas mengenai profesionalitas dalam penegakan hukum serta bagaimana menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing," katanya.

Diharapkan melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami pentingnya revisi RKUHAP serta mendorong percepatan pengesahannya agar lebih komprehensif, selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh elemen masyarakat.