Belasan Tahun Dibiarkan Rusak, Ratusan Warga Dua Desa di Kec. Parungponteng Sambangi Gebu

KAB. TASIK, INILAHTASIK.COM | Kesal karena belasan tahun infrastruktur jalan di wilayahnya dibiarkan rusak parah, ratusan warga dari dua desa di Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya sambangi gedung Bupati Tasikmalaya, Selasa 16 Mei 2023.

"Kami merupakan warga dari dua desa, yakni Desa Barumekar dan Sirnajaya. Ada beberapa tuntutan yang ingin kami sampaikan, khususnya berkenaan dengan kondisi infrastruktur jalan di wilayah kami," ujar Mujib Rahman Wahid, Kordinator lapangan aksi, kepada wartawan, di lokasi.

Saat ini, kata dia, kondisi jalan Parung Kadongdong Gorowong Singkup yang tak lain merupakan jalan kabupaten sehingga sangat miris kondisinya. Hampir 15 tahun jalan tersebut tidak pernah tersentuh sama sekali oleh pihak pemkab.

"Kami warga desa Sirnajaya dan Barumekar hanya menjadi korban politik, dengan berbagai janji yang terlontar, tanpa ada realisasi," keluhnya penuh penyesalan.

Ia menyebut, ada beberapa tuntutan, pertama, meminta Bupati untuk meninjau langsung jalan Parung Kadongdong Gorowong Singkup. Kedua, jadikan jalan perencanaan ruas tersebut sebagai skala prioritas dalam proses pembangunan. 

Ketiga, menuntut tuntutan pembangunan ruas jalan Parung Kadongdong Gorowong Singkup agar dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 atau 2024.

"Kami (warga-red) tidak mau terlibat pada momentum politik saja, sementara bauh dari politik itu tidak ada. Hampir tiga periode kepemimpinan Bupati, sampai saat ini periode H Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin, kami tidak pernah dihubungi sama sekali," tegasnya. Mujib.

Akibat infrastruktur yang rusak parah, kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Ruas jalan Parung Gorowong rusak parah hampir sepanjang 7,5 kilometer. Sehingga diminta tidak mungkin berdiam diri begitu saja.

“Kenapa kami menuntut perbaikan ruas jalan ini, karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kesehatan warga. Jadi kalau saat ini IPM Kabupaten Tasikmalaya ini rendah, tidak heran, salah satunya disebabkan faktor infrastruktur,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu ciri kegagalan seorang pemimpin itu tidak mau menemui warganya. Ketika taruhan politik dengan mudahnya menjanjikan, giliran masyarakat memiliki keluh kesah, malah di diamkan.

Infrastruktur Jalan bukan prioritas

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Asep Zam Zama Nizar menyebut seluruh infrastruktur jalan rusak bukan merupakan program prioritas, tapi semua pasti akan diperbaiki.

Ia menyebutkan, untuk ruas jalan Barumekar tahun ini direncanakan ada untuk pemeliharaan tidak lebih dari Rp 100 Juta. Untuk tahun 2024, sudah masuk dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

"Jadi Dinas PU itu seperti halnya sebuah gelas, kemudian di dagangkan siapa yang mau mengisi gelas tersebut. Termasuk Bupati dan Sekda pun sama seperti itu. Sebab kalau mengandalkan PAD kabupaten jelas tidak akan cukup," kata Asep.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan anggaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana Bupati dapat dengan leluasa mengatur porsi penggunaan anggaran. Selama tahun ini, kebijakan pengelolaan anggaran harus mengacu pada ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat.

“Mengingat kondisi infrastruktur jalan banyak yang rusak, Pak Bupati juga berharap di tahun 2024 nanti, infrastruktur jalan bisa tertangani secara maksimal, demi kenyamanan lalu lintas masyarakat,” harapnya.