Anggaran BBM dan Pelumas Rp 4 Miliar, Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasik Enggan Beri Penjelasan 

INILAHTASIK.COM | Menanggapi pertanyaan publik ihwal anggaran belanja bahan bakar minyak dan pelumas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Feri Arif Maulana enggan menanggapi lebih jauh hal tersebut. 

Menurutnya, itu merupakan kewenangan Kepala Dinas. Sebab penggunaan anggaran tersebut tidak hanya di bidangnya saja, melainkan mencakup bidang lainnya. 

"Lebih baik ke pak Kadis saja langsung, karena penggunaanya kan satu Dinas. Bukan cuma di bidang kami saja," ucap Feri, kepada wartawan, melalui sambungan selulernya, Rabu siang, 25 Juni 2025.

Ia menyebut bahwa penggunaan anggaran BBM dan pelumas sudah digunakan sesuai peruntukannya.

Sebelumnya diberitakan, Solidaritas Pemuda Tunas Tasikmalaya (SIPATUTAT) mempertanyakan anggaran bahan bakar minyak dan pelumas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, yang membengkak hingga hampir Rp 4 Miliar dalam setahun. 

Dari data RUP 2024, DLH mengalokasikan anggaran tak kurang dari Rp 2,46 miliar untuk BBM truk pengangkut sampah, termasuk 282.696 liter solar dan 37.600 liter pertalite. Rp 1,44 miliar untuk BBM alat berat di TPA, dengan estimasi 60 liter per hari untuk 4 unit selama 355 hari.

Pengadaan BBM untuk alat berat pun tidak kalah janggal. Berapa jam kerja real alat berat di TPA setiap hari? Bagaimana mekanisme pelaporan operasionalnya? Tidak ada satu pun aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, atau lingkungan yang dijadikan indikator dalam pengadaan ini. Semua hanya berjalan di atas kertas. 

"Kami tidak menuduh, tapi menyuarakan hak publik atas transparansi dan akuntabilitas. Karena setiap liter solar yang keluar tanpa kontrol bukan hanya ancaman terhadap keuangan daerah, tetapi juga preseden buruk bagi tata kelola lingkungan," ujar Iwok, pengurus SIPATUTAT, kepada wartawan. 

Menurutnya, jika Dinas Lingkungan Hidup tak segera membuka data konsumsi aktual, verifikasi unit aktif, dan sistem pengawasan BBM, maka wajar jika publik menganggap ada yang tidak beres. 

"Ini bukan soal solar, ini soal integritas. Bukan soal angka di RUP, tapi soal keberpihakan pada warga dan lingkungan. Kita tidak butuh pengadaan besar besaran jika hasilnya tetap sampah menumpuk dan kendaraan mogok. Kita butuh pengelolaan yang berpihak pada efisiensi, bukan pada kepentingan tak terlihat," tegas Iwok.