Fraksi PKB Soroti 3 Hal Terkait Penggunaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

Fraksi PKB memohon penjelasan terkait langkah-langkah perbaikannya. Lantaran bagaimanapun, ketiga persoalan yang menjadi catatan BPK mesti lebih baik ke depannya.

Fraksi PKB Soroti 3 Hal Terkait Penggunaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Fraksi PKB menyampaikannya bebarapa sorotan dalam rapat paripurna DPRD, terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda LPP APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2021, Jumat 8 Juli 2022.

Ada tiga hal yang Fraksi PKB pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya soroti terkait penggunaan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2021.

Pandangan umum Fraksi PKB sendiri disampaikan oleh juru bicara fraksi, Gumilar A. Purbawisesa. Sorotan pertama terkait beberapa catatan dari PBK yang tertuang pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2021; walaupun sejatinya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

Catatan BPK yang menjadi ganjalan bagi Fraksi PKB sendiri antara lain: pengelolaan transfer bantuan keuangan khusus ke desa untuk sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Kemudian optimalisasi penerimaan daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang belum dilakukan, dan pengelolaan belanja tidak terduga yang belum memadai.

Atas dasar itu, Fraksi PKB memohon penjelasan terkait langkah-langkah perbaikannya. Lantaran bagaimanapun, ketiga persoalan yang menjadi catatan BPK mesti lebih baik ke depannya.

Kedua, persentase selisih antara target pencapaian PAD dengan realisasinya sebesar 12,41 persen. Bagi Fraksi PKB, selisih tersebut lumayan tinggi. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bukan saja perlu memberi penjelasan, melainkan juga harus mengevaluasinya untuk perbaikan.

Fraksi PKB memaklumi adanya pelambatan ekonomi dampak Covid-19, tetapi semestinya kendala tersebut sudah terantisipasi dengan perhitungan yang matang sesuai kondisi objektif. Dalam kata lain, perhitungannya harus akurat.

Ketiga, secara umum, belanja daerah tahun anggaran 2021 dapat terealisasikan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja lebih dari 93 persen. Tingkat serapan tersebut melebihi tingkat serapan pada tahun anggaran sebelumnya, yakni lebih dari 85%.

Sayangnya bagi Fraksi PKB, serapan anggaran pada tahun anggaran 2021 naik drastis pada akhir tahun. Kejadian semacam itu nyaris selalu berulang dari tahun ke tahun.