AW Sebut Pemerintah Harus Edukasi Masyarakat Terkait Transaksi Ekonomi Syariah

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | DPRD Kota Tasikmalaya menerima audensi dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum KORPRI dengan penyampaian aspirasi anggota se-Kota Tasikmalaya, Jumat 30 Maret 2023.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Agus Wahyudin, mengatakan bahwa urusan hubungan perbankan sebenarnya privat, namun ketika dilakukan oleh organ antarnegara artinya ASN dan BJB juga miliknya daerah itu seolah-olah bagian dari publik. Oleh karena itu, saran DPRD agar bisa duduk bersama, baik itu tiga maupun dua arah.

AW pun mempertanyakan bunga yang ditetapkan oleh BJB dirasakan besar oleh nasabah ASN, sehingga harus ada peninjauan ulang.

“Artinya bisa setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya. Karena kontribusi Pemkot terhadap BJB juga besar dan sebaliknya, yang menjadi catatan DPRD adalah bahwa penentuan bunga itu ditentukan oleh perbankan lapor ke OJK. Sedangkan keuangan daerah di simpan di BJB berarti ada dobel pinjaman uang dan dari hasil pinjam juga,” ungkapnya.

Menurutnya, ke depan Tasikmalaya harus mempunyai kepemimpinan yang religius, dua kekuatan tersebut yang mendorong Tasik menjadi kota santri, apakah harus bergantung kepada Bank Konvensional (bunga).

“Sehingga masyarakat ke depan harus diedukasi oleh pemerintah untuk segera melakukan transaksi ekonomi menggunakan syariah dan kita punya Undang-ndang perbankan syariah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Tasik juga punya Perda Tata Nilai yang mengatur ekonomi syariah sudah harus didorong semua masyarakat yang sifatnya himbauan atau sifatnya kewajiban.

“Misalnya, ASN bisa diwajibkan melalui surat edaran Wali Kota Tasik untuk menggunakan perbankan syariah,” pungkasnya.