Persoalan Berulang di PPDB SMA Negeri, Disdik Jabar Terkesan Tutup Mata

INILAHTASIK.COM | Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 kembali menuai permasalahan yang sama seperti tahun tahun sebelumnya, tak terkecuali di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Meskipun sistem zonasi PPDB dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan, nyatanya masih menyisakan banyak pertanyaan dan kebingungan bagi orang tua siswa.

Syarif Hidayat (42), warga Rancabungur, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, orang tua siswa yang merasakan kebingungan tersebut.

Anak Syarif, berinisial ML, siswa SMP Negeri 1 Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, gagal diterima masuk di SMA yang di idamkannya, sekali pun jarak rumah mereka ke sekolah lebih dekat dibanding peserta PPDB lain yang diterima.

"Saya sangat bingung dan kecewa. Jarak rumah kami ke sekolah lebih dekat dibandingkan dengan beberapa calon peserta didik lain yang diterima masuk ke sekolah tersebut. Padahal anak saya sangat berharap bisa sekolah disana," tutur Syarif, dengan nada sedih, kepada wartawan, Rabu, 10 Juli 2024.

Anaknya sangat bersemangat untuk bisa melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Beberapa waktu lalu, Syarif mendaftarkan anaknya ke SMAN 2 Singaparna melalui jalur zonasi yang diinisiasi secara kolektif melalui panitia PPDB SMPN 1 Padakembang, yang berjarak satu kilometer dari rumahnya.

Namun, ia sangat kaget dan bingung ketika melihat hasil PPDB jalur zonasi di situs ppdb.jabarprov.go.id. Anaknya tak diterima, meski jarak rumahnya ke sekolah hanya 1967.170 meter, sementara peserta dari MTSS Al Azhar yang jarak 3131.920 meter diterima.

"Saya merasa kaget dan aneh pada jalur zonasi ini. Anak saya jaraknya 1967.170 meter ke SMAN 2, sedangkan di PPDB online, urutan nomor 32 yang terakhir berjarak 3131.920 meter," keluh Syarif.

Ia bersama istrinya sempat mempertanyakan hasil PPDB kepada pihak sekolah namun tidak mendapatkan jawaban memuaskan.

Mereka juga meminta bantuan kerabat untuk mengklarifikasi data tersebut ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII Jawa Barat, tapi hanya disarankan untuk menemui operator di sekolah.

Ia berharap anaknya dapat melanjutkan pendidikan di SMA Negeri di wilayah Singaparna. Selain karena jarak yang dekat dengan rumah, juga biayanya relatif murah dan terjangkau.

Syarif mendesak adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan transparansi PPDB, dengan mengadakan sosialisasi lebih intensif, transparansi data dan pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMPN 1 Padakembang, Agus Dadan Heri, bersama Operator PPDB mengungkapkan bahwa dalam proses PPDB, banyak siswa yang akan melanjutkan ke tingkat SMA pada jalur zonasi mengalami kesulitan.

"Ya, PPDB untuk melanjutkan ke SMA Negeri jadi buah simalakama. Nilai tinggi berapa pun kalau sistem zonasi pasti kalah," ungkapnya.

Ia tak memungkiri bahwa lokasi sekolahnya berada di tempat yang jauh dari dua SMA Negeri di Singaparna.

Namun, kata dia, sistem zonasi dalam PPDB menjadi buah simalakama. Dirinya tidak menyalahkan pihak manapun. Ia berharap dengan PPDB sistem zonasi ini ada pembangunan sekolah negeri di wilayahnya sehingga tidak ada blankspot.

Sementara itu, petugas operator PPDB SMPN 1 Padakembang menyebut bahwa jumlah siswa kelas IX yang akan melanjutkan ke SMA berjumlah sembilan kelas, total 273 siswa.

"Untuk jalur zonasi reguler ke SMAN 2, tidak ada yang masuk. Hanya ada jalur zonasi khusus sebanyak enam orang siswa," ungkapnya.

Carut marut pelaksanaan PPDB SMA, menunjukkan perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem zonasi agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai tanpa menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan dari orang tua siswa.

Sosialisasi yang lebih intensif dan transparansi dalam proses seleksi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.