GMBI Audiensi Bahas Kisruh BPNT di Kota Tasik

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Massa dari LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya mendatangi kantor DPRD pada Selasa 26 Oktober 2021. Kedatangannya itu guna melakukan audiensi dengan anggota dewan dan sejumlah instansi terkait untuk mambahas banyaknya persoalan yang terjadi selama ini dalam hal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT di Kota Tasikmalaya.

Sejumlah permasalahan pun disampaikan pihak GMBI dalam audiensi tersebut, di antaranya masih banyaknya kartu bantuan yang saldonya kosong atau zonk. Kemudian, banyaknya Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang haknya diberhentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Selain itu, masih banyak poin-poin persoalan lain yang dianggap dapat merugikan masyarakat.

Ketua LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya, Dede Sukmajaya, menegaskan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk memberikan solusi kepada pihak terkait atas banyaknya permasalahan yang timbul di masyarakat.

“Ini kepedulian kami, jangan sampai persoalan yang terjadi terus berlanjut tanpa ada penyelesaian. Kasihan masyarakat. Disamping itu juga banyak yang tidak tepat sasaran. Ini harus di-clear-kan. Niat kami baik, ingin memberikan solusi agar ke depan tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Dede berpendapat, semua persoalan yang terjadi di lapangan salah satunya dimungkinkan karena adanya miskomunikasi mulai dari tingkat atas hingga bawah dalam hal ini pendamping dan e-waroeng yang selama ini rajin mengumpulkan kartu bantuan milik KPM yang jelas-jelas hal itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Intinya, kami menuntut para pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” tegas Dede.

Sementara, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman menanggapi positif giat audiensi yang digelar GMBI tersebut. Ia mengatakan, semua hal yang disampaikan dalam pertemuan itu menjadi masukan bagi dinas juga pihak terkait lainnya demi perbaikan BPNT ke depan.

“Karena BPNT ini kan baru ada Pedoman Umumnya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membentuk Tim Pengawas dan Pengendalian atau Wasdal-nya. Sebetulnya kita juga sudah usulkan BPNT ini breakdown dulu sambil menunggu Juklak Juknisnya supaya dapat bergerak sesuai peran masing-masing, karena Pedum ini sifatnya masih general,” papar Hendra.

Pihaknya pun akan segera melekukan cek lapangan guna mengetahui lebih jelas hal-hal yang terjadi selama ini. Ia menyebut, di dinasnya juga sekarang sudah ada piket TKSK untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan penyaluran BPNT di Kota Tasikmalaya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam bahwa semua aspirasi yang disampaikan GMBI sangat positif untuk perbaikan penyaluran bantuan di Kota Tasikmalaya.

Seiring daripada itu, lanjut Dede, Dinas Sosial pun harus segera melakukan perbaikan-perbaikan demi meminimalisir persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Pihaknya pun tak henti-hentinya melakukan evaluasi dari setiap masukan yang diterima, baik dari GMBI ataupun lembaga-lembaga lain termasuk masyarakat.

DPRD beserta semua yang hadir dalam audiensi sangat menyayangkan atas ketidakhadiran BNI sebagai Perbankan yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan Program BPTN tanpa alasan yang jelas. Padahal, ditegaskan Dede, DPRD sudah mengundangnya secara resmi agar BNI turut hadir dalam pertemuan tersebut.