Hj. Neng Madinah: RUU TPKS Kehilangan Separuh Nyawanya

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Seperti diketahui bahwa RUU TPKS akan segera disahkan, RUU tersebut telah disepakati DPR dan Pemerintah pada Rabu lalu. Bakal pertauran yang tekatung-katung sejak 2016 itu akhirnya akan disahkan dalam sidang paripurna di bulan ini.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan, Hj. Neng Madinah Ruhiyat menanggapi disepakatinya RUU TPKS tersebut. 

Menurut Bunda sapaan akrab Neng Madinah mengungkapkan bahwa dalam RUU TKPS terdapat 10 jenis kategori tindakan yang masuk kategori kekerasan seksual, namun ketiadaan ketentuan soal pemerkosaan itu belum menjawab kebutuhan akan perlindungan terhadap kejahatan tersebut.

"Ada 10 jenis kategori, dari pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan perkawinan dan aborsi, sampai perbuatan cabut terhadap anak. Tetapi, RUU TPKS seperti kehilangan separuh nyawanya karena ketiadaan ketentuan soal pemerkosaan," ungkap Bunda Jumat 8 April 2022.

Alasanya adalah tindak pemerkosaan sengaja ditiadakan untuk menghindari tumpang-tindih dengan revisi KUHP yang juga sedang dalam pembahasan.

"Penanganan kasus pemerkosaan seharusnya menjadi prioritas dalam RUU TPKS, sebab tindakan itu yang merupakan kasus yang frekwensinya mendominasi kekerasan seksual," tambah Bunda.

Bunda melanjutkan bahwa menyerahkan Ketentuan pemerkosaan kepada revisi KUHP bukan jalan keluar karena pembentukan aturan yang memuat 742 pasal ini tidak memiliki semangat yang sama dengan RUU TPKS," jelas Bunda.

Jika revisi KUHP tak kunjung rampung atau pasal-pasalnya tidak se-progresif RUU TPKS, penanganan  kasus pemerkosaan akan kembali menggunakan perspektif usang.

"Artinya, semua persoalan yang mendorong berbagai elemen masyarakat meminta pembentukan UU TPKS tetap ada. Walhasil, undang-undang itu belum menjawab kondisi yang semakin rentan terhadap kekerasan seksual," Bunda menandaskan.