DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati KUA PPAS Tahun 2022

Nov 12, 2021 - 04:52
DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati KUA PPAS Tahun 2022

KOTA BANDUNG, INILAHTASIK.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, Rabu 10 November 2021.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan proses pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 sejak pertengahan Agustus 2021.

Sebelum penandatanganan KUA-PPAS, Ineu mengatakan setidaknya terdapat 10 catatan yang harus diperhatikan.  Salah satunya mengenai sektor pendapatan, dana Pilkada, dan sekma bantuan fasilitas pondok pesantren.

Untuk sektor pendapatan pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mampu untuk mengkaji sumber pendapatan selain dari pajak kendaraan bermotor, seperti mengoptimalkan pemanfaatan aset meningkatkan deviden BUMD maupun pendapatan.

"Perlunya dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai alokasi dana Pilkada, mohon dijadikan perhatian oleh pemerintah provinsi Jawa Barat terkait skema bantuan fasilitas pondok pesantren tersebut akan menunjang peningkatan aspek dakwah dan pemberdayaan,” ucap Ineu.

"Mengenai belanja tidak terduga untuk terkait bencana alam dan hal-hal yang bersifat darurat sesuai dengan Permendagri," tambahnya.

Terkait bantuan desa, diharapkannya menjadi program prioritas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta ada peningkatan nilai penilaian dan berikutnya mendukung pencapaian indikator kinerja. Untuk itu pihaknya meminta hal tersebut tidak luput dari aspek penganggaran.

"Diharapkan Pemprov Jabar meningkatkan sosialisasi Perda kepada masyarakat Jawa Barat, kedelapan terkait skema bantuan sosial dan bantuan keuangan tentunya kami berharap harus fokus kepada program program prioritas yang mendukung pencapaian target-target RPJMD," ujarnya.

Termasuk, sambung Ineu, target IPM bagi pemerintah daerah kabupaten kota harus diberikan reward dan punishment terkait dengan pelaksanaan atau realisasi bantuan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat.

Ia menyebut, catatan ke 9 terkait pemberlakuan PHK untuk tenaga non ASN baik yang ada di perkantoran maupun di lapangan di tengah situasi pandemi covid 19, pihaknya meminta hal tersebut dapat menjadi pertimbangan. Catatan terkahir yaitu mengenai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus menjadi perhatian yang serius.

"Karena ini (PEN) tentunya menjadi bagian beban pemerintahan daerah di Jawa Barat," pungkasnya.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow