Mahasiswa Harap Momentum HUT Bhayangkara ke-77 Jadi Ajang Refleksi Institusi Kepolisian

Jul 1, 2023 - 19:32
Jul 1, 2023 - 19:34
Mahasiswa Harap Momentum HUT Bhayangkara ke-77 Jadi Ajang Refleksi Institusi Kepolisian
Aktiivis Mahasiswa Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha

KOTA TASIK, INILAHTASIK | Tanggal 01 Juli adalah tanggal yang bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena bertepatan pada tanggal 01 Juli 2023 adalah hari ulang tahunnya yang ke-77 bagi institusi kepolisian.

Dengan mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas. Hal ini sudah jelas bahwa Polri harus menjadi kunci dalam suksesi Pemilu sekaligus menjadi pilar Kamtibmas dan Demokrasi.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU dan Kapolri bahwa peran Polri dalam Pemilu telah diatur dalam undang-undang yakni dapat membantu KPU dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye, serta berperan dalam membangun suasana kondusif di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Salah satu Aktivis Mahasiswa Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha berpendapat bahwa momentum Pemilu 2024 harus dikawal bersama apalagi dalam hal ini Polres Tasikmalaya Kota. Karena, andai berkaca pada Pemilu 2019, pertama, politik uang masif terjadi, namun nampak tak ada proses hukum, padahal pembicaraan ditengah-tengah masyarakat sudah menjadi rahasia umum.

"Polres Tasikmalaya Kota harus menyikapi persoalan ini di 2024 dengan serius, tak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tapi terjun aktif agar mengetahui fakta politik di lapangan dan memproses berbagai macam pelanggaran," ucapnya, Sabtu 01 Juli 2023.

Kedua, lanjut Ardiana, soal berita hoax, ujaran kebencian yang mengatasnamakan SARA harus menjadi perhatian khusus, karena jika hal itu dibiarkan serta merta akan menyebabkan retaknya kerukunan masyarakat dan berpotensi buruk pada Kamtibmas.

Kemudian ketiga, soal netralitas ASN tak kalah penting, karena dengan ketidaknetralan ASN berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional. Pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu.

"Kami dari mahasiswa berharap bahwa pada Pemilu 2024 bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, salah satu kunci agar bisa berjalan dengan memitigasi pelanggaran dan kerawanan. Kami juga berharap nanti harus menjadi ajang pertarungan narasi bukan permainan transaksi, harus menjadi ajang kompetisi gagasan bukan kompetisi keuangan," tegasnya.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow