Komisi V DPRD Jabar Minta Pemprov Segera Lakukan Pemetaan Untuk Honorer

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Pemerintaah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan pemerintah kota/kabupaten harus segera melakukan perencanaan untuk pemetaan kepada seluruh non ASN atau tenaga honorer di lingkungan kerjanya.

Hal itu tentu untuk menyikapi rencana pemerintah pusat dalam menghapus seluruh pegawai Non ASN atau Honorer pada tahun 2023 mendatang.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Neng Madinah menjelaskan bahwa Pemprov Jabar harus segera melakukan pemetaan kepada seluruh tenaga Non ASN atau honorer di lingkungan kerja Pemprov Jabar.

“Jadi ini harus kerja dengan amat keras (Pemprov Jabar), dan waktunya itu harus sekarang, karena anggaran untuk P3K kan itu ada di APBD Provinsi Jabar. Jadi kalau misalnya saat ini masih memetakan, ya terus terang nanti anggarannya tidak ada,” jelas Bunda Hj Neng Madinah saat dikonfirmasi, Rabu 3 Agustus 2022.

Baca juga : Sikapi Nasib Pegawai Honorer, Pemkot Tasik Siapkan Sejumlah Opsi

Selain itu, Bunda menerangkan bahwa langkah yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemprov Jabar terkait menyikapi hak ini, yakni harus segera melakukan pemetaan dan diintegrasikan dengan data anggaran dan dialokasikan untuk formasi P3K.

“Jadi harus segera melakukan pemetaan yang baik sambil diintegrasikan dengan data anggaran. Segera anggaran itu dialokasikan untuk formasi P3K di semua sektor, seperti Nakes, tenaga didesa juga belum. Dan bahkan honorer itu banyak sekali,” terang Bunda.

Maka dari itu, menurut Bunda, langkah pemetaan tersebut baiknya sudah dilakukan sejak tahun lalu.

“Harusnya dari tahun lalu (mulai melakukan pemetaan). Tetapi saya belum melihat ada perubahan baik dari Pemprov ataupun Pemda," pungkasnya. 

Baca juga : Para Honorer Nakes Dibuat "Andi Lau" Oleh Surat Menteri PANRB