Sikapi Nasib Pegawai Honorer, Pemkot Tasik Siapkan Sejumlah Opsi

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Ratusan pegawai honorer kesehatan yang bertugas di RSUD dr Soekardjo, dan seluruh Puskemas, melakukan audensi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Kamis 28 Juli 2022. Hal itu guna memperjuangkan nasib mereka yang terancam di rumah kan pada tahun 2023 mendatang.

Kepala BKPSDM, Gun Gun Pahlagunara mengatakan, ada surat edaran yang menyebutkan bahwa mulai tahun depan tenaga honorer akan dihapus. Begitu tahu hal itu, kami langsung mengambil langkah melakukan pendataan berapa jumlah tenaga honorer yang ada di Kota Tasik.

Setelah itu, kata dia, pihaknya akan berembug untuk menentukan langkah strategisnya seperti apa. Dari hasil komunikasi dengan pemerintah pusat, ada peluang untuk diangkat jadi pegawai pemerintah, dan yang jelas mereka tidak akan diputus begitu saja.

Namun demikian, lanjut Gun Gun, kami harus koordinasi dulu dengan pemangku kebijakan, dalam hal ini Menpan RB, dan BKN. Setelah dilakukan pendataan, akan coba berkirim surat, atau konsultasi ke pusat, sekaligus menyampaikan hasil kajian kita, terkiat dengan jumlah tenaga honorer, formasi, dan kemampuan anggaran daerah.

"Kami sudah siapkan solusinya, dan akan coba kita tawarkan solusi tersebut, dari sisi regulasinya boleh atau tidak. Intinya Pemkot Tasik akan berupaya, agar kebijakan penghapusan tersebut tidak sampai memutus hubungan kerja para tenaga honorer," kata Gun Gun.

"Tapi ya itu tadi, harus sesuai aturan. Apakah itu Out Shorsing, Tenaga Ahli, atau apa, itu harus di konsultasikan dulu. Karena kalau harus diangkat menjadi P3K, daerah akan cukup kesulitan, sebab itu menjadi beban anggaran daerah," tambahnya.

"Intinya, kami juga tidak mau gegabah, meski ada opsi-opsi yang sudah kita siapkan, tapi tetap harus dikonsultasikan dulu, apakah dimungkinkan atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Anang Sapaat mengaku bahwa pihaknya sudah jauh hari mendorong agar segera disikapi terkait dengan nasib pegawai honorer ini. 

Ia menyebut, sebetulnya solusi-solusi itu sudah disiapkan sebelum tenaga honorer nakes datang beraudensi pada hari ini.

Pertama kita sudah berkunjung ke pusat, meminta tambahan anggaran, jangan hanya menambah kuota saja. Lalu, untuk tenaga honorer nakes ini, di OPD tempat mereka bekerja sudah ada anggaran, yang biasa digunakan untuk membayar mereka.

Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada setiap OPD, anggaran mana yang bisa dialokasikan untuk menolong para tenaga honorer ini. Jadi nanti bisa dibahas disini, bersama pak wali, TAPD, dan DPRD.

"Karena kalau semua tenaga honorer diangkat menjadi P3K, kemudian gajinya dari APBD, itu jelas tidak mungkin. Saat ini saja, hanya ada untuk mengaji 70 orang, dan tahun depan untuk 100 orang," ucap Anang.

Tapi, lanjut Anang, kalau ini dibantu dari APBN, dan OPD juga turut menyiapkan anggaran untuk menggaji tenaga honorer, rasanya akan lebih mudah mencari solusi persoalan ini.

"Kebetulan untuk nakes ini, mereka bekerja di BLUD, dan pola pengaturannya akan lebih mudah, tinggal pak Kadis Kesehatan mengatur mana yang bisa dialokasikan untuk membantu tenaga honorer," tandasnya.