Yasonna Pimpin Delegasi Indonesia dalam Sidang WIPO ke-64 di Swiss

INILAHTASIK | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yasonna H. Laoly, memimpin delegasi Indonesia pada sidang organisasi hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia (World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss. 

Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.       

Dikutip Kantor Imigrasi Kelas l  Non TPI Tasikmalaya, Jumat 07 Juli 2023, Yosanna menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat.

Yosanna juga menyebut, Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang klasifikasi Internasional barang dan jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional.

"Kerjasama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Ditegaskannya bahwa Indonesia akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang pendirian pusat pelatihan KI Nasional.

Selain itu, lanjut Yosanna, melalui kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal. 

Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan national statementnya dalam sidang ini. 

Menteri Hukum dan Ham memimpin delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa ( Watapri). Dirjen Kekayaan Intelektual; dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.