Verifikasi Lapangan RKT, Peningkatan Layanan dan Investasi Jadi Fokus Utama

INILAHTASIK.COM | Dalam rangka memantau pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RKT) di Kota Bandung, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, bersama Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi, serta tim dari Inspektorat dan Biro Perencanaan, melakukan verifikasi lapangan. 

Kegiatan ini melibatkan lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Lapas Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandung, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung.

Dalam kunjungannya, tim verifikasi didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, beserta pimpinan tinggi pratama lainnya, seperti Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto; Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi.

Saat berada di Lapas Kelas I Sukamiskin, Hasmy menekankan pentingnya pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. 
"Di sini, kami melihat langsung bagaimana warga binaan dilatih dalam berbagai keterampilan seperti laundry pakaian, pengolahan air minum, pengolahan makanan, obras kelambu, dan pembuatan kapal fiberglass," ujarnya.

Sementara itu, di LPKA Kelas II Bandung, tim verifikasi fokus pada pelaksanaan pendidikan formal, non-formal, dan informasi bagi tahanan dan anak-anak binaan. 

"Kami bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak selama masa tahanan," jelas Hasmy.

Di LPP Kelas IIA Bandung, verifikasi tematik yang dilakukan difokuskan pada digitalisasi administrasi pemerintahan. 

"Kami memantau penanganan stunting, pendataan kelahiran bayi di dalam Lapas, dan upaya memastikan kecukupan gizi bagi bayi yang lahir di dalam lembaga ini," tambahnya.

Verifikasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menyoroti kontribusi Kemenkumham terhadap peningkatan investasi. 

"Kami fokus pada pengelolaan layanan keimigrasian, termasuk penerbitan visa dan izin tinggal bagi investor, serta layanan baru seperti Golden Visa dan Pra Investasi," kata Hasmy.

Kunjungan verifikasi lapangan RKT ini diakhiri di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, di mana tim menilai upaya peningkatan pelayanan publik. 

"Kami melihat perbaikan fasilitas dan kemudahan proses kunjungan bagi keluarga tahanan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi," pungkasnya.