Tumpul Tangani HPKP 2, Kejari Kota Tasik Bakal Dikepung Koalisi Opat

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Kasus HPKP 2 di Kota Tasikmalaya seakan tak kunjung selesai. Dari sejak awal masuk laporan ke Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya oleh salah satu yaitu LSM SWAP, pihak kejaksaan pun terkesan malas untuk menindaklanjutinya.

Melihat kondisi ini, Koalisi Opat bakal bergerak mengepung kembali Kantor Kejari Kota Tasikmalaya. Koalisi Opat sendiri terdiri dari LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya, LSM Berantas, SIPATUTAT dan SWAP. Aksi itu dilakukan sebagai ungkapan mosi tidak percaya.

Ketua GMBI Kota Tasik, Dede Sukmajaya menegaskan bahwa ketiadaan progres persoalan HPKP 2 mengundang banyak pertanyaan. “Entah kenapa, apakah kasus ini tidak menarik dan sexy atau memang ada hal lain?,” tanyanya.

Padahal berkas tentang beberapa dugaan baik soal dugaan kredit fiktif dan tandatangan palsu, dan dugaan adanya permainan pihak Bank BTN yang bekerjasama dengan pengelola pada saat itu adalah saudara Rizal sudah masuk.

Namun, katanya, sampai saat ini pihak Kejari belum pernah menangkapnya atau menggarispolisikan Pasar HPKP 2 untuk sementara sampai dengan kasusnya betul-betul clear,

“Harusnya Kejari tegas dan respect serta jangan pernah menganggap sepele sekecil apapun laporan dari masyarakat,” ucapnya, Senin 15 November 2021.

Terlebih, sambung Dede, kasus ini menyangkut dugaan adanya kecerobohan Bank dan pengelola sehingga banyak masyarakat (konsumen) yang merasa dirugikan, baik secara materi maupun non materi.

Dengan demikian, selaku ketua LSM GMBI, Dede menyatakan bahwa Kejari Kota Tasikmalaya wajib untuk tidak dipercaya lantaran tidak mampu memproses laporan dari masyarakat.

“Kami pun menyerukan kepada para sahabat yang tergabung dalam Koalisi Opat untuk bersiap-siap mengepung Kantor Kejari Kota Tasik sekaligus membuat Surat Mosi Tidak Percaya. Selain itu, kasus ini akan dilaporkan ke pihak Kejagung, Jakarta. Lalu ke Jamwas dalam waktu dekat ini,” pungkas Dede.