INILAHTASIK.COM | Tercium aroma tak sedap di balik jeda panjang rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukan karena sistem yang lambat, bukan pula karena administrasi yang rumit.
Aroma tak sedap itu berasal dari ruang-ruang kekuasaan, dari meja-meja tempat janji, kepentingan, dan loyalitas politik diperdagangkan secara halus.
Sudah berbulan-bulan, rotasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Tasikmalaya tak kunjung dilakukan. Alasan yang dilempar ke publik samar, sementara rumor beredar semakin keras.
Birokrasi disandera oleh dua kekuatan kelompok pengusung wali kota dan barisan pendukung sang “jenderal ASN”. Masing-masing berebut pengaruh, saling mengunci, hingga pelayanan publik terabaikan.
Birokrasi di kota ini, tampaknya bukan lagi alat untuk bekerja bagi rakyat, tetapi panggung kompromi politik. Jabatan yang seharusnya diisi oleh mereka yang kompeten, kini digantung nasibnya karena permainan kekuasaan.
Di atas kertas, rotasi mutasi adalah urusan teknis. Dalam praktiknya, ini menjadi ajang tawar-menawar pengaruh. Isu yang beredar, sedikitnya 40 aparatur sipil negara (ASN) telah dijanjikan promosi jabatan menjelang pilkada lalu.
Kini mereka menagih janji itu, seolah jabatan publik bisa ditebus seperti utang kampanye. Lebih parah lagi, desakan tersebut kabarnya datang dari kekuatan non birokrasi, yang dahulu ikut mengatur langkah politik lokal.
Jika benar, maka ini bukan sekadar keterlambatan rotasi, ini indikasi pembusukan. Ketika loyalitas lebih berharga daripada kompetensi, dan jabatan lebih mudah diperoleh dengan “setoran” ketimbang kinerja, maka kota ini sedang berjalan mundur jauh meninggalkan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan selama ini.
Hal tersebut disampaikan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peradaban Demokrasi Indonesia (LSM PADI), Iwan Restiawan, kepada wartawan, Senin, 6 Oktober 2025.
Iwan menyebut birokrasi Pemkot Tasikmalaya telah menjadi “mainan kekuasaan”. Wali Kota dan Sekda harus berani bicara jujur. Kalau memang ada tarik ulur kepentingan, jelaskan ke publik. Jangan biarkan rumor menggantikan transparansi.
Kritik itu menyingkap luka lama, pemerintahan daerah sering kali gagal menjaga jarak dari kepentingan politik yang membiakkan kompromi.
“Di titik inilah idealisme pelayanan publik dikorbankan, sedangkan masyarakat hanya bisa menonton, menunggu kebijakan yang tak kunjung datang, karena pejabatnya sibuk mengatur peta jabatan,” bebernya.
Menurutnya, rotasi mutasi yang tersandera, adalah simbol paling telanjang dari lemahnya komitmen kepemimpinan. Di saat publik berharap birokrasi bekerja cepat dan profesional, yang muncul adalah permainan bayangan, di mana kekuasaan dan kepentingan bersekongkol dalam diam.
Pihaknya meminta Wali Kota Viman Alfarizi menjawab siapa sebenarnya yang berkuasa di Balai Kota hari ini? Kepala daerah yang dipilih rakyat, atau kekuatan dibalik layar yang menebar janji dan mengatur arah rotasi?
Selama pertanyaan itu belum dijawab, publik berhak menilai bahwa yang berputar di Kota Tasikmalaya bukan roda pemerintahan melainkan roda kepentingan. Di atas roda itulah, nasib birokrasi, integritas ASN, dan kepercayaan publik terus digilas pelan-pelan.
