Raih Gelar Doktor Termuda, Agus Adhari Pilih Jadi Hakim di PA Kota Tasikmalaya

Pria yang dilahirkan di Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat ini memiliki catatan akademik yang menyita perhatian dan menjadi inspirasi bagi generasi muda.

Raih Gelar Doktor Termuda, Agus Adhari Pilih Jadi Hakim di PA Kota Tasikmalaya
Agus Adhari

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Memiliki banyak kegiatan sebagai seorang Hakim sekaligus Humas di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tidak menghalangi Agus Adhari meraih sejumlah prestasi.

Di usia 33 tahun yang masih terbilang muda, Agus berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Selain aktivitasnya sebagai hakim muda dan humas, Agus juga aktif memberikan bimbingan riset pada hakim-hakim muda lainnya di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program Mahkamah Agung/Direktoral Jenderal Badan Peradilan di bawahnya untuk meningkatkan Strata Pendidikan bagi hakim-hakim muda di seluruh Indonesia.

Pria yang dilahirkan di Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat ini memiliki catatan akademik yang menyita perhatian dan menjadi inspirasi bagi generasi muda.

Agus sebelumnya menempuh S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Megeri (UIN) Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Alwashliyah S2 Master of Laws Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Motivasi terbesarnya, Mahkamah Agung telah melakukan beberapa perjanjian kerjasama dengan Universitas baik di dalam maupun luar negeri/sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akademik aparatur peradilan di Indonesia.

Agus diangkat menjadi hakim pada formasi calon hakim tahun 2017 di mana perekrutan calon hakim pertama kali dilaksanakan melalui ujian berbasis elektronik yang dinilai secara realtime.

Dirinya lolos menjadi hakim dengan penugasan pertama di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, kemudian dimutasi ke Kabupaten Barito Timur, dan saat ini Agus bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan merambah jabatan sebagai Humas.

Menurutnya, di era Society 5.0 dinamika masalah sosial terus berkembang dan hukum di Indonesia masih tertatih mengejar perkembangan tersebut.

Oleh sebab itu, pengalaman mengadili perkara harus juga diimbangi dengan tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pada hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Kemudian, tantangan menjadi hakim sangat besar adanya intervensi atau campur tangan pihak lain dalam sebuah perkara merupakan masalah klasik yang kerap timbul di kalangan para hakim.

Intervensi yang paling sering terjadi adalah iming-iming sejumlah uang dengan jumlah yang cukup fantastis hingga ratusan juta yang dijanjikan kepada hakim.

Perjalanannya untuk meraih gelar doktor tidak segampang yang dibicarakan, tapi berkat semangat dan disiplin hidupnya yang kini menjadi pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tergerak menjadi hakim buka karena pekerjaan melainkan mengetuk hati nurani untuk menyelesaikan masalah hukum di Indonesia menjadi lebih baik dan adil.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Isep Rizal Muharrom, sangat mendukung upaya pegawai dalam memotivasi dan membimbing rekan-rekan hakim muda lainnya dalam melanjutkan pendidikan sampai tingkat doktoral.

Kehadiran doktor muda di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah banyak memberikan bimbingan dan membantu banyak hakim-hakim muda dalam menyelesaikan dan membagi pengalamannya menyelesaikan riset doktoral di sela kesibukannya dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian waris harta bersama dan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Ia menerangkan, pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kebanyakan S1, saat ini dirinya terus memotivasi terhadap pegawai lainya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yakni S2 dan S3 dengan tujuan agar sumber daya manusia di Pengadilan Agama menjadi lebih baik.

Judul disertasi yang diangkat Agus adalah kewenangan penanggulangan keadaan bahaya menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitiannya merevisi Undang-Undang memang bukan bagian dari tugasnya, tapi sebagai pemutus perkara dirinya dapat mengusulkan gagasannya ini dalam beragam forum diskusi dengan pakar hukum aktivis akademisi maupun lembaga kementerian terkait.