Komisi I Soroti Pengangkatan Pegawai di RSUD Secara "Diam-diam"

RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya, setidaknya bisa memberi tembusan atau bahkan izin dari Pemkot. 

Komisi I Soroti Pengangkatan Pegawai di RSUD Secara "Diam-diam"

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya mengadakan rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Bagian Organisasi, Selasa 11 Januari 2022. 

Selain membahas kebijakan perampingan birokrasi, bahasan lainnya adalah soal adanya pengangkatan pegawai RSUD dr Soekardjo yang dilakukan secara "diam-diam".
 
Sekretaris Komisi I DPRD, Anang Sapaat menyayangkan adanya pengangkatan tersebut. Meski RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya, setidaknya bisa memberi tembusan atau bahkan izin dari Pemkot. 

“Kita menyayangkan hal itu, ke depan jangan sampai terjadi lagi. Banyak pengangkatan pegawai di RSUD dr Soekardjo tanpa sepengetahuan BKPSDM, dan kami Komisi I,” tuturnya 

Anang menyebut, ada sekitar 30 orang yang tiba-tiba diangkat menjadi pegawai pada akhir tahun lalu, tanpa koordinasi atau meminta restu Pemkot secara formal. Padahal, katanya, berdasarkan analisa kasar Direktur RSUD dr Soekardjo baru, dr H Budi Tirmadi. RSUD saat ini kelebihan pegawai dan belanja urusan pegawai membengkak. 

“Informasinya itu diangkat sebagai pegawai tetap begitu saja, kita sayangkan ini. Kita kroscek ke BKPSDM juga tidak mengetahuinya,” keluhnya.

Ia menegaskan, analisa beban kerja RSUD segera tuntas, supaya kita bisa menghitung secara riil beban kerja dan distribusi pembagian pegawai disetiap unitnya sudah sesuai atau ada ketimpangan. Di sisi lain tenaga ahli medis atau dokter spesialis masih minim.

Kemudian, lanjutnya, Komisi I mendorong agar Pemkot mengalokasikan anggaran khusus pembinaan pegawai tidak tetap dan lainnya di RSUD. Agar mendapat bimbingan, dan mereka bisa didorong menjadi PPPK, sehingga dapat menekan biaya operasional pegawai di rumah sakit. 

Menurutnya, selama ini, penghasilan RSUD sebagian besar habis untuk operasional pegawai rumah sakit. Kalau dibantu PPPK, kemudian jumlah ASN nya semakin banyak, beban opersional rumah sakit akan berkurang.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara mengakui tidak tahu soal adanya pengangkatan 30  pegawai RSUD di akhir tahun lalu. Pihaknya baru mendapat koordinasi dari manajemen RSUD setelah direktur baru dilantik, itu pun konteksnya kaitan dengan analisa jabatan dan beban kerja.

Terkait hasil hitungan kasar Dirut baru RSUD soal indikasi kelebihan pegawai. Hingga saat ini masih menunggu hasil analisa/

Ia berharap dalam waktu dekat bisa diketahui, supaya bisa segera dikonsultasikan dengan pimpinan, guna upaya rasionalisasi pegawai di rumah sakit.