Bupati Bogor Sampaikan Penanganan Covid-19 ke KPK

KAB. BOGOR, INILAHTASIK.COM |Bupati Bogor, Ade Yasin mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, dan beberapa Kepala PD serta Direktur RSUD, di Aula Pendopo pada Kamis 05 Agusstus 2021.

Dilansir dari laman resmi Pemkab Bogor, bupati mengatakan bahwa  kasus tertinggi Covid-19 di Kabupaten Bogor ada pada bulan Juli 2021. Saat ini kita telah mampu melewati masa-masa kritis pandemi di bulan Juli, sehingga penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor kini telah mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, saat ini sudah ada penurunan keterisian Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit 70%, bahkan ada yang 60%, kalau di bulan Juli ada sampai 100%, bahkan sampai dibuat tenda untuk menangani kasus lonjakan Covid ini,” ujarnya. 

Bupati juga menjelaskan terkait target vaksinasi di Kabupaten Bogor minimal bulan Agustus sudah mencapai 20% atau sekitar 1,2 juta jiwa. Saat ini, Kabupaten Bogor telah melaksanakan vaksinasi sekitar 800 ribu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor terus gencar melakukan percepatan vaksinasi agar target tersebut dapat tercapai.

“Terkait distribusi vaksin kalau memang dari provinsi tersendat, kami biasanya meminta langsung kepada Menteri Kesehatan, karena Jakarta dengan Kabupaten Bogor berdekatan, kami ingin percepatan vaksinasi ini juga dibantu oleh Kementerian Kesehatan, karena Kabupaten Bogor jumlah penduduknya sangat banyak.” Jelasnya.

Ade juga mengatakan bahwa penduduk Kabupaten Bogor tetap kondusif pada situasi saat ini, dan Pemkab Bogor melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan sigap seperti layanan Bogor Gercep yang memberikan bantuan ke rumah-rumah warga yang isoman.

Terakhir, Ade menyampaikan dan mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait percepatan vaksinasi di Kabupaten Bogor, mengingat tingginya permintaan masyarakat yang ingin divaksin.

Sementara itu, KPK RI memberikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Plh. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, diantaranya penanganan kesehatan, Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan anggaran serta memastikan ketersediaan sarana prasarana dalam rangka penanganan Covid-19.

"Apabila masih terdapat permasalahan klaim penanganan kesehatan, masing-masing RS agar merekapitulasi kemudian diteruskan kepada tim kordinasi dan supervisi KPK sebagai bahan koordinasi lanjutan dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya," katanya.

Terkait pelaksanaan vaksinasi KPK memberikan arahan agar Pemda melakukan percepatan vaksinasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan lainnya, termasuk koordinasi dengan provinsi dan Kemenkes.

"Komunikasikan dengan baik, seluruh RT, RW, Lurah dan Camat dalam percepatan vaksinasi dan cegah adanya pungli vaksinasi. Bagi daerah yang sulit dijangkau dapat memberdayakan kendaraan dinas atau ambulance untuk vaksin keliling, terutama untuk mengejar target vaksin lansia," tambahnya. **