BPNT, Kota Tasikmalaya Riwayatmu Kini

Jika virus yang bernama kebohongan itu disuarakan, bergulir dari mulutmu, celakanya dianggap sebuah kebenaran. Kebencian terus dibangun dalam fabrikasi atas nama dewi keadilan dengan jubah aturan dan undang-undang. Inilah pola yang telah terjadi di birokrasi terutama eksekutif, sementara legislatif,  berkutat di wilayah pengklaiman dan intimidasi program  kerja nyatanya.

Prilaku ini yang menghiasi tatanan malah sudah menjadi kebudayaan pranata pemerintahan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu bulan ke bulan hingga menahun. Akhirnya jadi sebuah kebijakan sampah yang busuk, sementara nilai keadilan dan produk hukum  si manipulatif sedemikan rupa. Sialan!

Ingat, bilamana birokrasi berselingkuh dengan calo atau pedagang di situlah awal malapetaka hilangnya makna  keadilan akan luluh lantak!

Pasca Pendefinitipan Wali Kota  Tasikmalaya M. Yusuf, Kota Tasik sepertinya belum kelihatan progresnya. Malah timbul permasalahan, misalnya BPNT menuai kontroversi di masyarakat, terindikasi ada yang bermain dari mulai tatanan birokrasi sampai ke masyarakat disamping pembangunan Pasar Pancasila,  yang secara administrasi yang ditabrak seharusnya harus dihentikan demi hukum malah terus berlangsung, seakan akan fine-fine saja.

Sisi lain persoalan perparkiran Rumah Sakit dr. Soekardjo masih banyak lagi persoalan persoalan yang menguap semuanya, menyisakan permasalahan sampai menahun dan seandainya dibuka tidak menutup kemungkinan terjadi sunami ekonomi bahkan politik.

Harapan perbaikan kerja  pemerintahan Kota Tasikmalaya yang sempat tersendat akibat kasus hukum tertangkapnya mantan Wali Kota Budi Budiman (red). Roda pemerintahan sempat ambigu, karena di Plt-kan, sehingga kebijakan-kebijakan tentu saja tidak se leluasa wali kota. Alhasil pembangunan baik infrastruktur dan suprastruktur tersendat.

Setelah pendefinitipan Wali Kota M. Yusuf beberapa bulan ke belakang  harapan masyarakat ada perubahan, malah kelihatannya semakin terpuruk, kinerja dinas-dinas terkait sebagai perpanjangan kebijakan wali kota sekarang tidak memperlihatkan progres malahan terkesan menjadi rival.

 Ada dua poin kenapa dinas bersikap seperti ini, pertama para eselon dua bersikap apatis artinya tidak manut kepada pimpinan dengan asumsi kekuasaan wali kota sekarang hanya tinggal beberapa bulan ke depan. "Kagok lah jadi musuh wé da moal lila ieuh  paling sababaraha bulan gé di Plt deui (kemendagri)". Yang kedua ada beberapa orang eselon 2 senior sebentar lagi purna bakti (pensiun), pejabat yang mempunyai sikap seperti ini akan bahaya karena yang jadi korban bukan pada roda pemerintahan saja tapi lebih bahaya berdampak pada masyarakat akibatnya "tercerabutnya nilai-nilai harmonisasi dan kearipan di masyarakat".

Perlu adanya strategi budaya keterbuaan kebijakan pada dinas-dinas terkait sebagai metoda atau cara untuk membangun wacana secara teoritik dan praktika di lapangan untuk memberikan pencerahan serta pemahaman yang  seimbang antara subjek (dinas) dan objek (masyatakat).

Maka hakekat makna komunikasi  akan terwujud seutuhnya yaitu mendidik, memahami, mengajak bersikap inovatif dan kreatif terhadap berbagai kejadian dan fenomena yang berkembang di masyarakat melalui pola berpikir sistematik dan global serta pola tindak yang berdasarkan pada nilai-nilai komunikasi tadi, dengan berlandaskan keterbukaan. Membangun sinergitas dan pendekatan antara objek dan subjek untuk menyelamatkan tatanan sosial di masyarakat.

Cag!

Penulis: Tatang Pahat